Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kepala daerah merupakan pihak terdepan dalam upaya pengendalian inflasi. Pasalnya, kepala daerahlah yang paling mengetahui keadaan masyarakatnya.

"Dengan otonomi daerah, maka peran pemda sangat penting. Sebetulnya inflasi nasional adalah agregat dari inflasi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sinergi koordinasi untuk pengendalian perlu makin diperluas," kata Presiden, di Jakarta, Rabu (16/5).

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, makro ekonomi sering dilihat dari tiga faktor penting, yakni kebutuhan, terciptanya lapangan kerja, serta ekonomi yang baik. Kalau makro kita dalam keadaan baik, pertumbuhan lapangan kerja dan stabilitas baik, maka makro ekonomi dikatakan baik.

Kalau ekonomi tumbuh, maka pengangguran berkurang, lapangan kerja tercipta. Kalau punya pekerjaan dan penghasilan, maka akan mampu mencukupi dan punya daya beli, utamanya pangan dan kebutuhan dasar lainnya.

"Kami bersama-sama terus ingin menjaga dan meningkatkan daya beli kami. Kami terus berjuang untuk meningkatkan kehidupan nelayan dan petani, serta komponan masyarakat yang lain, bahkan pemerintah pusat dan daerah terus keluarkan anggaran untuk bantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

"Kalau kita pahami, mata rantai rakyat kita harus bisa membeli dan apa yang kita lakukan selama ini akan menjadi persoalan manakala harga barang dan jasa yang akan dibeli apalagi naiknya secara tidak wajar. Inilah hakikat. Tetapi musuh ekonomi adalah inflasi," ucap Presiden.

Maka solusinya, pemerintah harus juga berperan aktif untuk mengendalikan inflasi dan tidak boleh menyerahkan pada mekanisme pasar. "Bisakah inflasi itu kita kendalikan? Bisakan harga kita larang untuk tidak naik? Belum lagi, musuh besar kita, adanya spekulasi permainan yang membikin harga itu tidak real. Lantas kita diam saja? kita serahkan pada invisible hand?. Oleh karena itu, disamping hukum ekonomi, peran pemerintah sangat penting," kata Presiden.