Jum'at, 19/04/2024 21:30 WIB
Xavi Sebut Kekalahan Barca gegara Wasit Tak Becus
diskusi publik dengan tema “Potensi Ekonomi dari Pengelolaan Sampah Plastik,†yang digelar oleh Komunitas Plastik untuk Kebaikan di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, Selasa (19/11)
Jakarta, Jurnas.com – Sebanyak 100 persen sampah plastik bisa didaur ulang yang menjadi barang yang bernilai tambah. Sampah plastic akan berbahaya bagi lingkungan dan mata rantai justru jika tidak dikelola dengan baik, melalui proses circular economy.
Hal tersebut dinyatakan Zainal Abidin, ahli plastik dari ITB dalam diskusi publik dengan tema “Potensi Ekonomi dari Pengelolaan Sampah Plastik,” yang digelar oleh Komunitas Plastik untuk Kebaikan di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, Selasa (19/11).
Zainal mencontohkan, penggunaan PET (polyethylene Terephthalat) di Indonesia sebanyak 350.000 ton setahun. Yang bisa didaur ulang 216.047 ton. Tersisa 30% lebih. Ini harus menjadi konsern Pemerintah supaya bisa terolah, bukan dengan melarang penggunaan plastic.
Pemerintah seharusnya melakukan tata kelola sampah plastic secara circular economy. Tidak sekadar kumpulkan sampah di TPS lalu buang ke TPA. “Itu cara kuno. Paradigm baru adalah pilah, kumpulkan, proses jadi barang bernilai tambah, lalu jual. Ini namanya profit center,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Plastik untuk Kebaikan, Eni Saeni menyatakan, komunitasnya melakukan edukasi dengan paradigma baru tersebut. Ternyata, banyak kendala dihadapi, sebagian masyarakat enggan memilah sampah plastic di rumah, karena gerobak sampah mengambilnya, mereka mencampurnya dengan sampah lain.
“Kami membuat gerakan memilah sampah agar sampah bisa dikelola dengann baik. Pemerintah harus turun tangan dalam tata kelola ini. Masyarakat, komunitas, bank sampah, pemulung dan industry daur ulang sudah melakukannya, tinggal dari pemerintahnya bagaimana?” kata Eni.
Komunitas Plastik untuk Kebaikan telah melakukan gerakan edukasi pilah plastic dengan insentif tukarkan sampah plastic dengan sembako. Hasilnya dalam 2 jam terkumpul 7 kantong besar sampah plastic di CFD pada 10 November 2019 lalu dan pada hari itulah, Komunitas dideklarasikan.
Pada kesempatan yang sama, Prispoly Lengkong, Ketua Pemulung Indonesia (IPI) yang menjadi pemateri menambahkan, ada 3,7 juta orang di 25 provinsi yang terlibat di rantai pengepul. Dia minta Pemerintah mendorong tata kelola sampah plastic, agar tidak ada sampah plastic yang terbuang ke tanah dan air yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
Senada dengan Lengkong, Ketua Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI) Christine Halim menyatakan pemerintah harus memberikan insentif kepada industry daur ulang, karena industry ini memiliki tugas menjaga lingkungan. Industry daur ulang terhubung dengan pemulung, pengepul, bank sampah untuk mendapatkan bahan baku.
Christine juga menyayangkan di Indonesia, hingga kini belum ada peraturan pemerintah, dimana semua kemasan harus recycle atau ada konten recycle. Di Uni Eropa, negara Jerman, barang-barang yang diproduksi harus mengandung 25% recycle content. “Mereka menciptakan kebutuhan dari produk daur ulang, ini sangat beda dengan di kita,” kata Christine Hakim.
Endang Truni Tresnaingtyas, Direktur Bank Sampah Induk Patriot Bekasi juga berharap ada dukungan dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi tumbuhnya bank sampah. “Membangun budaya memilah di masyarakat juga harus diberi insentif untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah plastic memiliki nilai ekonomi,” kata dia.
Tianingsih Permata Sari, Kasi Daur Ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga sebagai pembicara dalam diskusi ini menyatakan terkait dengan larangan penggunaan botol plastic, pemerintah tidak pernah menggunakan ssatu pendekatan saja dalam menangani sampah plastic.
“Ini bagian dari reduse, dimana konsumsi sampah tiap orang dikurangi. Pendekatan lain adalah reuse dan recycle,” kata Tias.
