https://www.jurnas.com/images/img/conf-Jurnas_11.jpg
Beranda News Ekonomi Ototekno Gaya Hidup Hiburan Olahraga Humanika Warta MPR Kabar Desa Terkini

Seknas Jokowi Menilai KPK Tak Perlu Cawe-cawe Urusan Kabinet

M Sahlan | Selasa, 15/10/2019 21:25 WIB

Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tapi sesungguhnya menjadi KPK alat politik kekuasaan Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi

Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menilai Presiden Jokowi tidak perlu melibatkan KPK dalam proses memilih para mentri jajaran kabinet.

Menurut Dedy, justru dengan tidak melibatkan KPK dalam menyusun kabinet, maka Jokowi telah menjaga independensi lembaga anti korupsi itu.

Pendapat Dedy ini berseberangan dengan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang sebelumnya meminta Jokowi untuk kembali melibatkan KPK dalam menyeleksi menteri seperti di tahun 2014 lalu.

Baca juga :
Eks Anggota Divisi Hukum Mabes Polri Didakwa Terima Suap Rp57,1 miliar

Nah, menurut Dedy Mawardi, pendapat Ubaidillah itu justru terkesan menjerumuskan KPK.

"Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa di isukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya," ujar Dedy.

Baca juga :
KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar dari Staf DPP Partai Demokrat

Lebih jauh ia mengatakan, pendapat yang mengarahkan KPK harus dilibatkan dalam politik kekuasaan berbahaya bagi independensi KPK.

"Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu," lanjutnya.

Baca juga :
Nurul Ghufron Bersyukur Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

Oleh karena itu, Dedy menganggap KPK melalui Wakil Ketuanya Laode M Syarif memahami bahwa memilih menteri adalah Hak Proregatif Presiden.

"Sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK," tegas Dedy.

(M Sahlan)
KEYWORD :

Seknas Jokowi KPK Alat Politik