Kamis, 25/04/2024 22:25 WIB
Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran
Foto Ilustrasi
Jakarta, Jurnas.com - Oknum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur diduga melakukan pungutan liar (Pungli) dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Brian Anjat Sentosa.
Dugaan pungli ini terendus setelah adanya laporan yang diterima Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Pihak Pelapor yang mewakili PT Sasana Yudha Bhakti, Ferdinand menjelaskan, latar belakang yang menjadi masalah antara pihaknya dengan PT Brian Anjat Sentosa yakni telah terjadi tumpang tindih wilayah perijinan.
Kata Ferdinand, PT SYB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sedangkan PT Brian Anjat Santosa bergerak di bidang pertambangan Batubara yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan.
"Karena adanya tumpang tindih tersebut PT Brian Anjat Sentosa sebagai pemegang KP EKSPLORASI tambang Batubara yang ijinnya terbit pada tahun 2006 mengklaim sebagai Pihak Yang Paling Berhak untuk pembebasan lokasi dibandingkan dengan ijin lokasi Perkebunan kami PT Sasana Yudha Bhakti yang terbit di tahun 2007,” kata Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/8/2019).
Oleh karena itu, jelas Ferdinand, PT SYB langsung bekerja membebaskan lahan dengan cara membeli dari masyarakat dan akhirnya memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha pada tahun 2009 sampai dengan 2010.
"Namun masalah kemudian muncul setelah PT SYB memperoleh HGU," lanjut Ferdinand.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kata Ferdinand, maka PT. Brian Anjat Sentosa telah menyesuaikan ijin pertambangan mereka menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan terbit penyesuaian ijin baru PT Brian Anjat Sentosa pada tahun 2009 yaitu Keputusan Bupati Kutai Kertanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Brian Anjat Sentosa. Tetapi IUP Eksplorasi ini hanya berlaku dua tahun sampai tanggal 1 Desember 2011.
"Namun tiba-tiba PT. Brian Anjat Sentosa bisa mendapat Persetujuan Ijin Operasi Produksi pada tanggal 8 Mei 2018, padahal IUP Eksplorasi tersebut sudah berakhir tanggal 1 Desember 2011 atau sudah 7 tahun lebih," kata Ferdinand.
"Hal itu tentunya menimbulkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan IUP Operasi Produksi Tahun 2018 PT. Brian Anjat Sentosa karena IUP Eksplorasi PT itu sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011," tambahnya.
Ia mengaku punya bukti untuk memperjelas apakah Peningkatan IUP Operasi Produksi PT. Brian Anjat Sentosa didasarkan IUP Eksplorasi yang sudah habis masa berlakunya.
Sampai saat ini saja, ungkap Ferdinand, PT Anjat Sentosa diduga keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan diktum keempat yang tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tentang IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Brian Anjat Sentosa.
"PT Brian Anjat Sentosa malah melakukan tindakan-tindakan hukum sepihak dengan melaporkan perusahaan kami, PT Sasana Yudha Bhakti di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan juga melakukan gugatan di PTUN Samarinda," kata Ferdinand.
Sementara, pihaknya menduga telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum yaitu dugaan pungli dalam penerbitan IUP PT Brian Anjat Sentosa oleh oknum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintahan setempat. Hal ini terlihat dari proses penerbitan IUP Operasi Produksi PT Brian Anjat Sentosa tersebut.
"Untuk itu kamu mohon kepada Sekretaris Saber Pungli Kemenko Polhukam untuk dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait dalam rangka meninjau kembali proses perijinan serta membatalkan izin IUP-OP PT Brian Anjat Sentosa, mengingat perusahaan tersebut diduga telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah," kata Ferdinand.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widyanto Poesoko mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan serta menindaklanjuti adanya dugaan pungli dari Oknum Pemerintah Daerah setempat tersebut.
Dijelaskan, sebelumnya Satgas akan melalukan verifikasi dengan melakukan peninjauan ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan terlapor.
"Kami mengapresiasi laporan yang disampaikan masyarakat, namun kami tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti ke tahap berikutnya," kata Widyanto.
