pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 08 Februari 2013 halaman 9
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Kartel Komoditas Sama Dengan Korupsi
Jakarta  | Jum'at, 08 Februari 2013
Wahyu Utomo

PENELITI Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Ina Primiana mengatakan kartel yang terkait dengan komoditas pangan bisa disamakan dengan korupsi. Hal ini, dikuatkan dengan laporan Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang menyatakan sejumlah produk pangan lokal kerap mengalami praktik kartel. Kartel diduga mengendalikan harga, stok dan pasokan pangan. "Perusahaan yang diduga melakukan kartel sudah diketahui. Tetapi mengapa pemerintah tidak bertindak?," kata Ina di Jakarta, Kamis (7/2).

Lebih lanjut Ina menjelaskan harga komoditas pangan (kedelai, beras, gula, jagung dan daging) menunjukkan trend yang meningkat dan semakin fluktuatif (harga yang meningkat 100 persen dari 2009-2012 dan dijual dengan harga yang berkali lipat, dari harga jual di negara asal, misalnya harga daging di Indonesia jauh lebih mahal dari negara-negara lain. "Total impor pangan Indonesia saat ini mencapai Rp90 triliun. Keuntungan importir 15-30 persen. Impor terjadi karena tidak cukupnya produk pangan utama di dalam negeri," kata Ina.

Berdasarkan data impor pangan Kementerian Pertanian (Kementan) periode Januari-November 2012, Indonesia mengimpor sekitar 16 juta ton komoditas pangan utama senilai US$8,5 miliar (Rp81,5 triliun). Rinciannya, nilai impor produk serealia (padi, jagung, beras dan sorgum) senilai US$3,26 miliar. Selanjutnya gula US$1,46 miliar, susu US$945,34 juta, serta kacang-kacangan dan buah US$756,27 juta. Berikutnya, tepung senilai US$560,66 juta, sayur US$445,74 juta, kopi, teh ,dan bumbu US$303,72 juta, daging US$136,8 juta, serta pangan utama lain US$548,05 juta.

Ina menilai pemerintah kurang berpihak dalam melindungi petani atau masyarakat, dimana, perusahaan-perusahaan besar sebagai importir marjinnya lebih dari 50 persen. Tetapi tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengurai penyebab kenaikan harga yang membebani masyarakat atau hilangnya komoditas dari peredaran. "Tidak tampak perencanaan menyeluruh atau usaha-usaha untuk meningkatkan produksi dan kualitas dengan teknologi yang lebih tinggi dan sinergi antarkementerian," katanya.

Ina menambahkan sejauh ini permasalahan yang dihadapi sektor pangan di Indonesia, antara lain suplai yang tidak menentu, masih tergantung musim, hingga pada akhirnya menjadi alasan untuk meningkatkan impor, bukan mencari solusi jangka panjang. Selain itu, terabaikannya infrastruktur dan logistik dalam distribusi produk-produk pertanian yang memperhatikan sifat produk yang mudah rusak mendorong tingginya biaya logistik.

Oleh karena itu, menurut Ina diperlukan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan dan potensi komoditas pangan utama serta memperbaiki infrastruktur pertanian guna menggenjot produksi komoditas pangan di dalam negeri. Impor dilakukan hanya bila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu.

"Pemerintah perlu mengembalikan peran Bulog untuk mengatur stabilitas harga komoditas pangan. Adapun, untuk mencegah kartel, pemerintah perlu membuat regulasi yang membatasi jumlah importir produk pangan utama yang hanya terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. Untuk itu, gunakan mekanisme tender terbuka, transparan kuota, seperti diatur dalam UU Nomor 14-2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya. Selain itu, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu ditingkatkan, untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. n Widyasari

close
Jakarta

Masterplan telah rampung dan siap diserahkan ke pemerintah.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana