pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 18 April 2013 halaman 8
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Sistem Transportasi DKI Buruk
 | Kamis, 18 April 2013
Fauzan Hilal

Jakarta Jurnal Nasional

SISTEM transportasi di Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Joko Widodo masih buruk. Minimnya ruas jalan dan makin tingginya mobilitas warga yang tidak dibarengi pembangunan jalan serta tidak adanya angkutan massal yang memadai, dinilai menjadi salah satu faktor buruknya transportasi di Ibu Kota.

Hal itu terungkap dalam survei opini publik yang diadakan PolMark Research Center (PRC) tentang Penataan Sistem Transportasi Jakarta, 1-4 April 2013. Dari 1.200 responden Ibu Kota, 54,2 persen warga DKI Jakarta menilai kondisi sistem transportasi di Jakarta buruk, 14,7 persen mengatakan sangat buruk, 28,8 persen baik dan 1 persen sangat baik.

Sebanyak 42,5 persen responden menilai, penyebab utama kemacetan di Jakarta karena tidak ada pembatasan kendaraan pribadi, 27,2 persen karena kurangnya ruas jalan, 24,6 persen akibat parkir liar dan parkir di bahu jalan, dan 4 persen menyatakan belum sterilnya jalur Transjakarta.

Menurut mereka, solusi paling efektif untuk mengatasi kemacetan adalah penambahan ruas jalan sebanyak 35,8 persen. Disusul penertiban parkir liar dan bahu jalan 17,2 persen, pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil-genap 12,9 persen, pembangunan MRT 10,6 persen, pembangunan monorel 8,6 persen, serta sterilisasi jalur dan penambahan armada busway masing-masing 4 persen.

Chief Executife Officer (CE0) PRC Eep Saifulloh Fatah mengatakan, survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling yang tersebar di lima kotamadya DKI Jakarta. "Survei ini berbentuk mobile survey dengan margin of error plus-minus 2,9 persen. Wawancara tetap dilakukan melalui tatap muka langsung dengan responden," kata Eep dalam acara dialog bertema: Penataan Sistem Transportasi Jakarta, Rabu (17/4).

Dia mengungkapkan, dari hasil survei itu diketahui, warga DKI Jakarta menginginkan penambahan ruas jalan. Pemprov DKI diminta menambah ruas jalan agar dapat mengurai kemacetan.

Pengamat Kebijakan Pelayanan Publik Universitas Indonesia (UI), Andrinov Chaniago mengatakan, penambahan ruas jalan memang penting, namun bukan dalam bentuk jalan tol, karena rencana enam ruas tol tidak baik. "Membangun tol berarti melupakan hak rakyat, dan ada bisnis yang tidak etis," ucapnya.

Menurut dia, ketimpangan rasio jalan dengan jumlah kendaraan di Ibu Kota terjadi karena uang rakyat yang ada di APBN dan APBD tidak digunakan dengan benar. "Pajak kendaraan kita Rp8 triliun, tetapi yang digunakan untuk menambah transportasi hanya Rp3 riliun. Uang pajak kendaraan itu harusnya untuk pembiayaan lalu lintas," katanya, tegas.

Menurutnya, ada unsur kesengajaan yang dilakukan agar Jakarta macet, sehingga dibutuhkan solusi dengan jalan keluar yang menguntungkan para pebisnis. "Ini sangat zalim. Macet dijadikan bisnis," ungkapnya. Ia juga mempertanyakan efektivitas jalan tol, karena setiap ruas jalan tol di Ibu Kota macet, terutama di pintu tol.

Andrinov menegaskan, pembangunan enam ruas tol bukan solusi. Menurutnya, mengatasi macet tidak perlu dana bersar selama sumber masalah itu dilihat secara teliti. Contoh, bebaskan lahan yang menjadi penyebab penyempitan jalan. Minimnya ruas jalan dapat diakali dengan membangun fly over dan underpas di semua persimpangan. "Kalau mau menambah jalan, bentuknya jalan layang nontol. Jadi, warga tidak bayar. Dananya ada, kok. Tidak mesti bangun jalan tol," tuturnya.

Juga, perbanyak busway, pecepat pembangunan MRT dan monorel, bangun penyeberangan orang (JPO) dengan konsep terowongan bawah tanah agar orang tidak menyebrang sembarangan. "Banyak orang menyeberang di sembarang tempat karena malas naik tangga penyeberangan. Kalau bawah tanah, lebih menarik. Secara psikologis orang akan lebih suka. Untuk pengamanan, lengkapi dengan sarana penerangan dan CCTV," katanya. n Fauzan Hilal

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana