pencarian berita:
Jurnal Nasional - Rabu, 10 April 2013 halaman 8
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
JAKARTA BARAT MARAK PREMAN
 | Rabu, 10 April 2013
Ahmad Nurullah

Jakarta Jurnal Nasional

KAWASAN Jakarta Barat ternyata masih menjadi tempat bagi gerombolan preman. Buktinya, dalam sehari, Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, menciduk sedikitnya 32 preman yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Jakarta Barat.

"Semua 32 orang. Mereka berbeda profesi seperti: tukang ngamen, tukang palak, Pak Ogah, dan anak punk," ujar Kanit Krimum Polres Jakarta Barat, AKP Martson Marbun, di Mapolres Jakarta Barat, Selasa (9/4).

Menurutnya, para begundal jalanan ini diciduk karena sudah meresahkan warga. "Masyarakat juga banyak yang melapor terkait kejahatan di jalan yang dilakukan para preman," katanya.

Maka itu, Marbun mengimbau segenap masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat, hendaknya melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi kejahatan di wilayahnya. Tempat rawan premanisme di Jakarta Barat tersebar di kawasan Kota Tua, Terminal Kalideres, Terminal Grogol, dan perempatan Slipi.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi pun menegaskan, pihaknya akan terus memberantas aksi premanisme di wilayah Jakarta Barat, dan akan melakukan razia rutin. "Kita akan bumihanguskan para preman di Jakarta Barat. Target, Zero Premanism," katanya, tegas.

Masalah Hukum dan Sosial

Mabes Polri menyatakan, persoalan premanisme bukan saja masalah penegakan hukum, melainkan juga masalah sosial. Karenanya, pemberantasan premanisme bukan saja menjadi tugas Polri, tapi juga perlu keterlibatan berbagai pihak.

"Apabila dibedah lebih mendalam, masalah premanisme adalah masalah hukum dan masalah sosial," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Jelas, premanisme sebagai masalah hukum karena menyangkut pelanggaran hukum seperti: melanggar ketertiban, atau tindak pidana berupa pemerasan, penaniayaan, dan pembunuhan. Preman tumbuh di kawasan Jakarta dan kota besar lainnya terkait proses urbanisasi, dan ini sebagai masalah sosial yang mendasar.

Dikatakan, kedatangan mereka ke kota besar yang tanpa dibekali kemampuan cukup menjadikan fenomena preman ini muncul. Karenanya, kata Boy, Polri berharap pemerintah daerah dan instansi terkait sama-sama ikut berperan aktif memberantas premanisme itu.

"Sebagai masalah sosial, kami berharap ada terobosan dan kontribusi unsur Pemda untuk dapat memahami para pendatang baru atau pendatang yang bermukim di kota besar. Dalam konteks sosial, kita harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Boy melanjutkan, kepolisian saat ini berupaya melakukan pendekatan preventif untuk mengatasi masalah premanisme. Hukum juga akan ditegakkan, baik ada laporan dari masyarakat atau tidak. "Namun, keterlibatan masyarakat tetap diperlukan. Sebab, bagaimanapun, preman adalah bagian dari masyarakat," katanya. n Andhika T Saputra/Gema Trisna Yudha

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana