pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 08 Maret 2013 halaman 8
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Aktivitas PT Lanang Utama Bising, Warga Protes
 | Jum'at, 08 Maret 2013
Depok Jurnal Nasional

WARGA Jalan H Dimun, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, mengeluhkan soal kebisingan yang ditimbulkan PT Lanang Utama saat beraktivitas. Suara bising setiap hari didengar warga saat perusahaan tersebut melakukan pemotongan dan pengelasan.

Warga akhirnya tidak tahan dan mengirimkan surat ke Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dengan tembusan DPRD Depok, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kelurahan Sukamaju, dan Kepala Kecamatan Cilodong. "Kami sudah bosan dengan polusi suara ini. Kami mohon Wali Kota menindak mereka," kata R Dody Setiwan di Balai Kota, Rabu (8/3).

Dody menuturkan, kebisingan juga timbul kala perusahaan tersebut mendatangkan bahan materiil berupa besi H Beam dengan ukuran besar. Hal itu terjadi lantaran mereka menurunkan besi dari truk tanpa menggunakan alat. "Sekarang memang sudah agak berkurang karena sudah menggunakan alat. Itu pun setelah kami protes. Warga kesal karena mereka menurunkan besi tanpa dibantu alat di malam hari," katanya.

Dody bahkan pernah mendatangi kantor PT Lanang Utama karena perusahaan tersebut menyalahkan empat genset besar tanpa menggunakan peredam suara. Yang membuatnya kesal, genset persis menghadap ke jalan. Artinya, genset tersebut sengaja diarahkan ke arah rumahnya.

"Saya katakan pada mereka bahwa saya tidak minta uang ataupun bentuk lain. Saya juga tidak melarang mereka menyalahkan mesin, tapi suaranya dihilangkan. Mereka minta waktu satu bulan untuk beli alat peredam," katanya.

Dody mengatakan, ia baru tahu bahwa untuk menyalakan mesin genset harus mendapat izin dari pemerintah setempat. Sebab, menimbulkan kebisingan dan mengganggu orang lain. "Saya minta pemerintah menegur mereka untuk tidak beroperasi sampai jam 21.00 WIB. Yang lebih mengecewakan lagi, saat saya protes ke perusahaan tersebut, para pekerja ngotot dan menantang," katanya.

Dia menambahkan, di Kota Depok, yang menjadi kawasan industri hanyalah Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya Bojongsari. Di luar itu merupakan kawasan permukiman penduduk. "Kesimpulan saya, perusahaan tersebut terindikasi melanggar izin usaha dan izin-izin lainnya. Tapi, untuk mengetahui secara akurat, datanya ada di pemkot," kata Dody.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Depok, Nunu Heryana menjelaskan, Pemkot Depok berencana mengembangkan Depok bagian barat menjadi kawasan perdagangan, pergudangan, jasa, pariwisata, pertanian, dan potensi alam. Wilayah Depok bagian barat itu adalah Cipayung, Sawangan, Bojongsari, Cilodong, dan Cinere.

"Dalam Perda RTRW ada zonasi wilayah. Yakni, Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) dan Sub-Pusat Pelayanan Kegiatan (SPPK). Depok bagian barat masuk SPPK. Sudah banyak investor melirik wilayah itu," kata dia.

Nunu menjelaskan, selain Depok bagian barat, wilayah Cimanggis dan Tapos juga masuk dalam SPPK. Namun, izin untuk pengembangan industri baru di wilayah itu, tidak akan dikeluarkan. Sedangkan industri yang sudah berjalan saat ini tetap dipertahankan. Sebab, sebagian wilayah Cimanggis dan Tapos akan dijadikan wilayah permukiman.

"Izin industri atau pabrik baru di kedua kecamatan itu tidak akan dikeluarkan. Industri lama dan sudah ada sejak zaman Belanda, kami pertahankan. Ini akan ditetapkan dalam RTRW," ujarnya.

Dikatakan pula, wilayah PPK adalah Beji dan Pancoran Mas. Kedua wilayah itu akan dijadikan wilayah permukiman dan perdagangan. Meski wilayah Beji, Pancoran Mas, Cimanggis, dan Tapos itu sebagai tempat permukiman, namun pendirian rumah harus vertikal. Sebab pertumbuhan penduduk di Kota Depok mencapai empat persen per tahun. Dengan pertambahan penduduk yang terlalu cepat itu, Depok sudah terlalu padat. Tercatat, tahun 1999 jumlah penduduk Depok 90 ribu jiwa. Saat ini sudah mencapai 1,8 juta jiwa. n Iskandar Hadji

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana