pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 28 Desember 2012 halaman 8
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Kinerja DPRD DKI Buruk
 | Jum'at, 28 Desember 2012
Fauzan Hilal

Jakarta Jurnal Nasional

KINERJA DPRD DKI Jakarta tahun 2012 jauh dari harapan. Dari 34 rancangan perda (raperda) yang direncanakan dalam program Badan Legislasi Daerah (Balegda) Tahun 2012, mereka hanya berhasil menetapkan delapan peraturan daerah (Perda).

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan, target tidak tercapai karena sempitnya waktu pembahasan. DPRD tidak ingin Raperda yang disahkan hanya produk kerja kejar target tanpa memiliki pengaruh yang berarti dalam impelementasinya. "Kami mempertimbangkan skala prioritas. Raperda yang krusial saja yang kami selesaikan. Waktu kami terbatas. Persiapan Pilkada DKI yang dilakukan anggota dewan menjadi masalah internal kami," katanya, Kamis (27/12).

Selain itu, tidak tercapainya Raperda karena pembahasan raperda dalam Balegda DPRD DKI alot. Eksekutif juga terlambat menyerahkan draf raperda kepada Balegda DPRD DKI. "Contoh, Perda Perparkiran dan RTRW, itu memakan waktu sangat lama dalam pembahasan sehingga penetapannya pun lama," ujarnya.

Agar tidak terulang, pihaknya akan membuat jadwal penyerahan draf dan pembahasan Raperda yang ketat. Ia meminta eksekutif menyerahkan draf Raperda dengan cepat. Diharapkan, tahun depan DPRD DKI telah menyelesaikan pembahasan 17 Raperda atau 50 persen dari 34 raperda yang ada di tahun 2012.

"Kalau penyerahannya terlambat, penetapannya juga terlambat. Seperti Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017, tenggat waktunya tiga bulan setelah pelantikan gubernur. Hingga hari ini, draf Raperda tersebut belum masuk. Padahal Januari sudah harus selesai pembahasannya," katanya.

Tahun 2013, Ferrial mengkalim secepat mungkin menyelesaikan RJPMD. Raperda ini merupakan penuangan visi dan misi Gubernur DKI Joko Widodo yang akan dijadikan bahan penyusunan APBD DKI setiap tahun.

Delapan perda yang telah ditetapkan DPRD adalah Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda No 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Tahun 2011 dan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD DKI Tahun 2011.

Selanjutnya Perda No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025, Perda No 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitias Umum serta Perda No 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta.

Sedangkan yang masih dalam tahap pembahasan sampai jelang akhir tahun ini hanya empat raperda. Yaitu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Raperda tentang Transportasi, Raperda tentang Pembentukan PT Transjakarta dan Raperda tentang Sistem Bus Rapid Transit (BRT). n Fauzan Hilal

close

Eksekutif harus melaksanakan program penanggulangan banjir secepatnya tanpa menunggu APBD 2013.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana