pencarian berita:
Jurnal Nasional - Senin, 09 September 2013 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Aturan Masa Jabatan Anggota BPK Perlu Direvisi
Jakarta | Senin, 09 September 2013
Aliyudin Sofyan

Pakar hukum Tata Negara Prof Saldi Isra menilai, sebagai lembaga independen, pengaturan terkait masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK perlu direvisi. Khususnya, aturan terkait masa jabatan anggota BPK pengganti hasil pergantian antarwaktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) UU BPK. Aturan itu sekarang sedang diujimateri di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh anggota BPK pengganti hasil PAW, Bahrullah Akbar.

"Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan anggota pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan inkonstitusional," kata Saldi Isra kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/9).

Setidaknya, ada tiga alasan mendasar yang menyebabkan pengaturan terkait masa jabatan anggota BPK pengganti inkonstitusional. Pertama, UU BPK kontradiksi, di satu sisi menyatakan masa jabatan anggota BPK adalah lima tahun, namun di sisi lain anggota pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikannya.

Alasan kedua, mempertahankan cara pandang dalam UU BPK jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi anggota BPK yang terpilih melalui jalur pengganti atau PAW.

Alasan ketiga, MK dalam beberapa putusan terkait persoalan serupa di sejumlah lembaga negara yang independen seperti di MK dan KPK, jelas menyatakan bahwa posisi anggota pengganti hanya melanjutkan masa jabatan tersisa adalah pengaturan yang inkonstitusional.

Dalam teori ketatanegaraan, lembaga seperti BPK adalah lembaga yang terpisah dari eksekutif dan legislatif. Apabila proses pengisian pimpinan eksekutif tertinggi dan anggota legislatif terikat dengan jadwal proses pengisian yang bersifat tetap, maka lembaga seperti BPK dapat saja didesain dengan proses pengisian yang berbeda. Seperti halnya di MK yang kini proses pengisian anggotanya sudah mulai secara berjenjang dan tidak serentak atau satu paket. Upaya ini juga penting untuk menjamin kesinambungan kelembagaan.

Pakar hukum Prof Dwi Andayani menilai UU BPK, khususnya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 23 F UUD 1945 yang mengatur anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Konstitusi sudah mengatur dan memerintahkan bahwa untuk menjadi anggota BPK itu harus melalui mekanisme pemilihan dan bukan dengan cara pengangkatan anggota BPK pengganti melalui mekanisme PAW.

"Sebagai lembaga negara yang mandiri independen, maka pengisian jabatan dilakukan secara pemilihan (election), bukan pengangkatan," ujarnya. n Arjuna Al Ichsan

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana