pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 11 April 2013 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pemerintah Dorong Kewenangan Legislasi DPD
Jakarta | Kamis, 11 April 2013
Melati Hasanah Elandis

PEMERINTAH akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Putusan MK itu mengukuhkan kewenangan legislasi kepada DPD RI. Pemerintah akan merumuskan mekanisme pembahasan undang-undang yang bukan cuma melibatkan DPR RI tetapi juga DPD RI.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, Irman Gusman usai melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/4). Irman datang bersama Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida. "Mekanismenya itu berubah total. Ke depan pembahasan itu tripartit, DPR secara kelembagaan, pemerintah dan DPD. Presiden merespon positif, ini suatu hal yang ditunggu-tunggu," kata Irman usai rapat konsultasi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Pembahasan awal mekanisme legislasi tripartit ini akan dibahas di tingkat sekretariat jenderal masing-masing lembaga. Mekanisme legislasi ini diharapkan bisa menghasilkan rancangan undang undang yang cepat dan berkualitas. "Khusus putusan MK ini mulai minggu depan kita mengimplementasikan. Supaya hasil undang-undang juga tidak menjadi cacat," ujar Irman.

Menurut Irman, rapat konsultasi juga membicarakan tentang pentingnya kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Materi lain yang dibahas yakni upaya untuk memperkuat pengelolaan sistem penyelenggara pemerintah daerah. DPD RI menyarankan agar komitmen pemberantasan korupsi diselaraskan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rapat konsultasi juga menyinggung soal bendera Provinsi Aceh. DPD RI sependapat dengan Presiden SBY bahwa hanya ada satu lambang negara yakni Merah Putih. "Kami berpendapat, kami menghargai lambang-lambang daerah dalam rangka nilai budaya, tapi lambang negara Merah Putih itu punya kedudukan tersendiri," tandas Irman.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) yang diajukan DPD. MK menyatakan, DPD berhak terlibat dalam proses legislasi sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam putusannya, MK menyatakan, DPD setara kedudukannya dengan DPR dalam melaksanakan kewenangan legislasi.

UU MD3 dibatalkan MK karena kewenangan konstitusional DPD sesuai mandat Pasal 22D UUD 1945. Karena itu, DPD mengajukan uji materi UU tersebut untuk memurnikan hak konstitusionalnya. Pasal 22D UUD 1945, menjamin DPD terlibat dalam pembahasan RUU sampai tingkat terakhir. Sementara UU MD3 membatasi peranan dan operasionalisasi kewenangan konstitusi DPD.

DPD menilai, pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah, mesti melibatkan DPD bersama DPR, dan pemerintah. Selama ini, hanya DPR dan Presiden yang berperan. ‘Jika DPD tidak diperkuat maka sebaiknya dibubarkan saja," ujar Wayan Sudirta, anggota DPD dari Bali beberapa waktu lalu.

Sepanjang periode 2005-2009, DPD telah mengusulkan 19 RUU kepada DPR, 92 buah pendapat dan pendapat, tujuh buah pertimbangan, 49 buah hasil pengawasan, dan 29 keputusan pertimbangan DPD berkaitan dengan anggaran. Sedangkan pada periode 2009 hingga 8 Oktober 2012, DPD mengusulkan 13 RUU, 72 pandangan dan pendapat, enam pertimbangan, 42 hasil pengawasan, 17 pertimbangan berkaitan dengan anggaran, serta 2 RUU diusulkan untuk Program Legislasi Nasional.

Melati Hasanah Elandis/M. Yamin Panca Setia

close
Jakarta

Presiden merepsons positif. Ke depan akan digelar pembahasan tripartite yang melibatkan DPR, pemerintah dan DPD.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana