pencarian berita:
Jurnal Nasional - Senin, 14 Januari 2013 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Jangan Calonkan Politisi Korup
Jakarta | Senin, 14 Januari 2013
Friederich Batari

PAKAR hukum tata negara, Margaritho Kamis mengingatkan agar partai politik (parpol) tidak mencalonkan politisi korup sebagai calon legislatif di Pemilihan Umum 2014 nanti. Menurut dia, langkah tersebut merupakan solusi yang tidak hanya untuk memperbaiki citra parpol, namun untuk kepentingan bangsa.

Menurut Margaritho, kekecewaan rakyat sudah sangat luar biasa terhadap politisi korup, menyalahgunakan jabatan, dan terlibat skandal seks. Karenanya, rakyat akan menghukumnya. Hukuman dan apatisme publik tidak sekadar diarahkan pada politisi saja. Namun juga partai politik yang menjadi tempat politisi korup bernaung.

"Malah partailah yang pertama-tama dihukum, karena partailah yang memungkinkan mereka jadi legislator dan berkesempatan mengobok-obok negara ini," kata Margaritho kepada Jurnal Nasional, Minggu (13/1). Margaritho juga mengingatkan parpol harus menjadi entitas konstitusi yang diorientasikan untuk kejayaan bangsa. Tanpa itu, apatisme publik semakin meninggi dan membahayakan parpol.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nasionalis Indonesia (DPP Anindo), Edwin Henawan Soekawati juga mengatakan, Pemilihan Legislatif tahun 2014 diperkirakan minim dukungan dari masyarakat. Pasalnya, sembilan parpol peserta pemilu sudah terpuruk citranya akibat berbagai kasus yang menimpa kader-kadernya di DPR selama ini. Proses verifikasi sampai penetapan parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah tidak sehat. “Rakyat dipaksa untuk memilih wakil-wakilnya di DPR termasuk DPRD, karena partai dan calon yang diajukan belum berubah," kata Edwin didampingi Sekjen DPP Anindo Suryokoco Suryoputro dan pendiri Anindo Edy Sukirman, di Jakarta, Sabtu (12/1) lalu.

Menurut Edwin, masyarakat sudah kecewa dengan buruknya kinerja DPR. Selama ini, banyak anggota-anggota parpol di Senayan terlibat korupsi. Politisi juga tidak peka dengan penderitaan rakyat karena menghambur-hamburkan uang negara lewat studi banding ke luar negeri. Bahkan, ada anggota DPR terlibat skandal seks. “Masyarakat inginkan perubahan, tetapi kualitas-kualitas anggota DPR mendatang masih kurang lebih sama dengan kualitas hasil pemilu 2009," kata Edwin.

Terkait jumlah peserta pemilu yang hanya 10 parpol seperti ditetapkan KPU, Anindo mengakui, sebagai upaya penyederhanaan. Tetapi, pembatasan itu terkesan by order. "Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan politik mereka saja. Pembatasan parpol peserta pemilu ini wujud oligarki parpol di parlemen," tegasnya.

Dia menilai, UU Parpol dan UU Pemilu dibuat oleh parpol yang berkuasa saat ini, mereka tidak mau terusik dengan bertambah parpol peserta pemilu. Jika parpol bertambah, parpol berkuasa takut kehilangan dukungan karena rakyat akan lebih senang memilih parpol baru. “Masyarakat menduga, mayoritas parpol berkuasa saat ini cenderung korup dan tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak," katanya. Meski demikian, Anindo mengimbau masyarakat tetap menggunakan hak-haknya sesuai UUD 1945.

close
Jakarta

Kinerja anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2014 diperkirakan sama buruknya dibandingkan anggota DPR saat ini.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana