pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 15 Mei 2012 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Beda Pajak CV dan PT
 | Selasa, 15 Mei 2012
Ahmad Thonthowi Djauhari

PERTANYAAN:

Perusahaan tempat saya bekerja bergerak di bidang even organizer yang berbentuk CV. Oleh pimpinan berencana ingin mengubah status hukum perusahaan dari CV menjadi PT. Yang ingin saya tanyakan apakah saya perlu mendaftarkan lagi PT untuk mendapatkan NPWP baru dan menghapus NPWP CV yang lama. Karena perusahaan sudah PKP (pengusaha kena pajak) apakah perlu juga dihapus juga dan mendaftarkan PKP yang baru untuk PT.

Dan pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan dari segi perpajakan antara PT dengan CV, terima kasih.

Salam,

Lista

Jakarta Barat

JAWABAN:

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Jadi begini, bagi wajib pajak yang ingin melakukan perubahan bentuk hukum dari CV menjadi PT tidak perlu mendaftarkan lagi NPWP baru untuk PT. Namun dengan mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan Pajak tempat perusahaan wajib pajak terdaftar untuk melakukan perubahan identitas dengan mengisi formulir perubahan data.

Sebagai dasar perubahan data, wajib pajak perlu menyertakan penjelasan secara tertulis mengenai perubahan bentuk hukum dari CV menjadi PT tersebut. Dengan melampirkan fotokopi akta pembubaran CV dan akta pendirian PT. Maka kantor pajak selanjutnya akan menerbitkan NPWP, dan surat keterangan terdaftar yang baru atas nama PT, serta surat pengukuhan PKP karena sudah berstatus sebagai PKP.

Mengenai perbedaan perlakuan pajak antara CV dengan PT akan kami jelaskan sebagai berikut:

Untuk perlakuan atas CV, pembagian laba yang diterima atau diperoleh pemilik modal dari CV yang bersangkutan tidak akan dikenakan pajak, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf i UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur klausul pembagian laba kepada CV tersebut.

Jadi intinya pembagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, bukan merupakan objek pajak. Sehingga pemilik modal secara bebas dapat menikmati keuntungan atas investasinya secara utuh. Tetapi atas pembayaran gaji dan honorarium kepada pemilik modal dalam hal ini Direktur maupun komisaris tidak dapat menjadi biaya perusahaan (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf j, bunyinya: gaji yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Sedangkan segi perpajakan untuk PT, atas dividen yang diterima investor perorangan akan dikenakan pajak. Alasannya dividen yang diberikan kepada orang pribadi dalam UU PPh merupakan objek pajak. Tetapi atas pembayaran gaji dan honorarium kepada direktur, komisaris dan pemegang saham lainnya dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan.

Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana