pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 13 Maret 2012 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pemberian Beasiswa Biaya Perusahaan
 | Selasa, 13 Maret 2012
Suhartono
PERTANYAAN: Perusahaan saya berencana memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Yang mau saya tanyakan kepada bapak bagaimana perlakuan atas pemberian beasiswa tersebut apakah bisa dibiayakan oleh perusahaan. Dan juga agar bisa dijelaskan dasar hukumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Daniel

Jakarta Pusat

JAWABAN: Terima kasih atas pertanyaan yang bapak sampaikan kepada kami, Jadi untuk mendorong Wajib Pajak memberikan beasiswa bagi warga negara Indonesia maka pemerintah telah menetapkan bahwa beasiswa bukan penghasilan bagi penerimanya. Dasar hukumnya ada di Pasal 4 ayat (3) huruf l UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) yang berbunyi:

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 tentang Bea Siswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Berikut kutipan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 :

Pasal 1
(1) Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan:
a. Pemilik;
b. Komisaris;
c. Direksi; atau
d. Pengurus,
dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

Pasal 2
Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.


Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 tersebut sudah jelas beasiswa yang dikecualikan sebagai objek PPh bagi penerimanya. Penerima beasiswa sejak tahun 2009 tidak perlu pegawai tapi lebih luas, asalkan memenuhi dua syarat yaitu:
a. penerima adalah Warga Negara Indonesia, dan
b. pendidikan berada di Indonesia

Jadi apakah pemberi beasiswa boleh membiayakan? Boleh berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh. Bahkan di Pasal 6 tersebut bukan hanya pengeluaran beasiswa yang merupakan pendidikan formal tetapi juga magang dan pelatihan yang merupakan pendidikan nonformal. Pada memori penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh sebagai berikut, "Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain."

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

close

Rumah tangga kaya yang memiliki mobil paling tidak mengkonsumsi 20 liter premium setiap minggu, menerima subsidi Rp80.000 per minggu, dengan asumsi subsidi 1 liter premium Rp4.000. Rumah tangga miskin yang tidak memiliki kendaraan bermotor tidak mengkonsumsi premium sehingga tidak mendapatkan manfaat subsidi secara langsung.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana