pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 07 Februari 2012 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pembebanan Biaya Piutang Tak Tertagih
 | Selasa, 07 Februari 2012
Suhartono

PERTANYAAN :

Perusahaan saya bergerak di bidang produksi furnitur. Sebagian besar bertransaksi penjualan kepada customer secara kredit. Sepanjang tahun 2011 ada beberapa tagihan kami yang sampai sekarang belum terbayar dan rencananya akan dilakukan penghapusan (write off).

Yang ingin saya tanyakan kepada bapak adalah bagaimana perlakuan pajaknya atas piutang yang tak tertagih tersebut dan apakah untuk tahun ke depan kita bisa melakukan metode penyisihan piutang ragu-ragu untuk dialokasikan sebagai alokasi biaya dengan menetapkan prosentase dari total penjualan kredit. Demikian pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan penjelasannya.

Salam,

Yuniwati

Jakarta

JAWABAN:

Terima kasih atas pertanyaan yang ibu sampaikan kepada kami. Memang didalam perlakuan akuntansi dikenal 2 metode untuk menghapuskan piutang dagang yaitu dengan metode langsung (direct write-off) dan metode cadangan atau penyisihan (allowance method). Namun untuk perlakuan perpajakan pada umumnya cadangan atau penyisihan piutang ragu-ragu (allowance for bad debt) tidak diperbolehkan untuk semua industri, hanya industri tertentu saja yang diperbolehkan untuk membentuk dana cadangan piutang ragu-ragu, yaitu perusahaan perbankan, perusahaan asuransi dan perusahaan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ataupun Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang PPh ( UU Nomor 36 Tahun 2008) mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dan definisi Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak padat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.

Adapun Syarat-syarat yang ditetapkan agar biaya kerugian penghapusan piutang tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh;

Jadi wajib pajak wajib membuat daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak harus mencantumkan identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

close

Posisi kepemilikan asing di Surat Utang Negara terus naik, tertinggi sebesar 35,5 persen pada Juli 2011, dengan rata-rata kepemilikan asing tumbuh 23 persen per tahun dalam 5 tahun terakhir.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana