pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 08 November 2011 halaman 7
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Faktur Pajak tanpa Identitas Pembeli
 | Selasa, 08 November 2011
Ahmad Thonthowi Djauhari

Pertanyaan:

Saya ingin menanyakan kepada bapak apabila perusahaan sudah PKP, namun ada pembeli yang tidak meminta dibuatkan faktur pajak karena NPWP tidak ada. Apakah nanti bermasalah bagi perusahaan tersebut apabila menerbitkan faktur pajak dengan tidak lengkap? Pertanyaan kedua: apabila perusahaan kontraktor yang penghasilannya dipotong PPh final, tetapi tahun ini ada penghasilan lain yaitu keuntungan dari penjualan kendaraan. Apakah keuntungan tersebut juga dikenakan PPh final atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya.

Salam,

Yudi Johadi

Jakarta

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami, Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-13/PJ/2010, bahwa bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak. Jadi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak mengatur lagi format atau bentuk faktur pajak. Karena itu, bisa saja dalam dokumen tersebut bukan faktur pajak namun melainkan invoice atau faktur penjualan atau istilah lain. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-56/PJ/2010 menegaskan bahwa invoice dipersamakan dengan faktur pajak apabila memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

Pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN mengatur bahwa keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak adalah:
[1.] nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
[2.] nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
[3.] jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
[4.] Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
[5.] Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
[6.] kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
[7.] nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Untuk Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN menjelaskan bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Jadi artinya boleh saja PKP (Pengusaha Kena Pajak) membuat faktur pajak tidak mencantumkan identitas pembeli. Namun atas faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

Direktorat Jenderal Pajak juga tidak akan memberikan sanksi denda pajak berupa Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana diatur di Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007). Karena di dalam aturan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) walaupun tanpa mengisi identitas pembeli secara lengkap maka tidak dikenakan diterbitkan surat tagihan pajak.

Mengenai pertanyaan yang kedua atas keuntungan penjualan kendaraan tersebut maka dikenakan PPh Badan. Karena atas transaksi tersebut tidak termasuk di dalam penghasilan dari jasa konstruksi yang sifatnya final. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan dari selisih antara penghasilan di luar jasa konstruksi dikurangi biaya di luar jasa konstruksi dikenakan tarif PPh Pasal 17 UU PPh yang dilaporkan ke dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

close

Jangan sampai UU OJK ini menjadi "bom waktu" yang siap meledakkan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana