pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 21 Maret 2013 halaman 6
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Persempit Gap Pembangunan untuk Papua
 | Kamis, 21 Maret 2013
Ahmad Nurullah
Amiruddin al-Rahab

Juru Bicara Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

"BUAT yang Papua bisa, dan jangan buat yang sekadar Jakarta mau." Prinsip seperti itu seharusnya dipahami oleh setiap pemangku kebijakan dari Jakarta dalam mengagas dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan di Papua. Perancang program pembangunan dari Kementerian dan Lembaga bersama Pemerintah Daerah perlu merancang program yang memiliki daya ungkit besar.

Karena itu rancangan pembangunan di Papua perlu memerhatikan tiga hal berikut. Pertama, pembangunan Papua mesti bisa memastikan bahwa melalui program pembangunan tersebut negara hadir di tengah rakyat untuk melayani. Kedua, program pembangunan di Papua mesti wujud dari upaya memberikan pemihakan dan pengecualian serta pemberdayaan kepada orang asli Papua. Ketiga, program pembangunan tersebut mesti menunjukkan dukungan dan dorongan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengendalikan proses pembangunan.

Apakah program raksasa--seperti: MIFEE dan MP3EI yang berfokus pada energi, pangan dan tambang ketika diimplementasikan--sudah sejalan dengan tiga prinsip itu? Apakah sudah tetap temponya? Apakah orang asli Papua bisa terlibat di dalamnya? Jika tidak dikaji mendalam, implementasinya nanti akan memperlebar gap ketimpangan pembangunan untuk orang asli Papua.

Membuka Isolasi

Akhir-akhir ini kerap tampak terjadi salah paham antara Jakarta dengan Papua dalam menjalankan program-program pembangunan. Misalnya, dalam membangun jalan. Pembangunan jalan dengan anggaran APBN hanya bisa untuk status jalan nasional yang menghubungkan antarprovinsi. Untuk Papua tentu ini menyulitkan, karena pembangunan jalan di Papua semestinya dirancang bertujuan untuk membuka wilayah terisolasi.

Membuka wilayah terisolasi yang begitu luas dengan medan yang sulit, anggaran APBD tidak bisa mencukupi. Maka itu, diperlukan pengecualian dari segi regulasi dan anggaran untuk membuka keterisolasian di Papua, khususnya di kabupaten terisolasi, baik di wilayah pegunungan tengah Papua maupun wilayah terisolasi lainnya di Papua Barat.

Khusus di wilayah pegunungan tengah Papua, yang kerap dilupakan ketika sebuah program pembangunan dirancang di Jakarta, yaitu kondisi spesifik seperti: tingkat kemahalan harga yang mahatinggi, kondisi alam yang ekstrem dan situasi sosial-politik yang labil. Selain itu, terbatasnya ketersedian tenaga untuk menjalankan program pembangunan tersebut.

Harga bahan bakar premium atau solar di wilayah pegunungan tengah Papua berkisar Rp20 ribu sampai Rp60 ribu per liter. Sementara harga semen per sak berkisar antara Rp1 juta sampai Rp1,7 juta. Harga beras berkisar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per kilogram. Maka itu, harga satuan di Papua akan jauh lebih mahal dibanding di daerah lainnya, apalagi dibanding di Jakarta.

Akibat mahalnya harga satuan ini, kerap terjadi program pembangunan gagal lelang, karena harga satuan yang dihitung di Jakarta tidak memungkin dijalankan di Pegunungan Papua. Perpaduan keterisolasian dengan tingkat kemahalan harga barang kebutuhan pokok membuat populasi miskin di Papua, khususnya di pendalaman, menanggung beban dua kali lebih berat daripada di wilayah lain.

Karena itu, fokus dan serius membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, dermaga sungai dan pelabuhan serta mengedapankan peningkatan frontline services untuk kesehatan dan pendidikan menjadi utama. Hanya dengan cara itu, pelayanan kepada populasi yang tertinggal dan miskin di wilayah terisolasi di sekujur Papua bisa dilakukan. Program-program charity yang tambal-sulam seperti selama ini tidak akan pernah bisa mengatasi masalah ketertinggalan dan kemiskinan di Papua.

Maka itu, tahun 2013-2014 dalam pandangan UP4B diperlukan pembuatan jalan baru sepanjang 1.500 km untuk menghubungkan 20 kabupaten di pegunungan tengah Papua. Perlu tiga pelabuhan sungai baru dengan tiga depo BBM untuk menyokong kebutuhan energi. Peningkatan kapasitas lapangan terbang dan pembangunan pembangkit listrik. Harus ada instalasi air bersih dan irigasi untuk mengairi kebun dan sawah baru. Turut pula diperlukan minimal 5.000 rumah sehat untuk rakyat.

Dengan adanya infrastruktur dasar seperti itu, maka sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU/SMK serta puskesmas dan puskesmas pembantu didekatkan pada sarana transportasi, yaitu jalan. Penambahan tenaga pengajar dan kesehatan dalam jumlah besar harus bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dibutuhkan 471 unit puskesmas pembantu baru untuk melayani kampung baru, serta peningkatan pelayanan di 373 unit puskesmas pembantu yang sudah ada. Puskesmas baru diperlukan sebanyak 51 unit untuk Papua dan 24 unit di Papua Barat, serta perbaikan dan peningkatan pelayanan di 196 unit puskesmas. Tentu, untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini diperlukan klinik rujukan untuk menangani penyebaran malaria, TBC, dan HIV/AIDS.

Untuk itu dibutuhkan 1.014 tenaga paramedis untuk melayani puskesmas pembantu dan puskesmas tersebut. Bukan itu saja, pelayanan kesehatan bergerak diperlukan di 20 kabupaten terisolasi untuk menjangkau ratusan kampung dan puluhan distrik yang belum bisa dijangkau.

Kementerian Ujung Tombak

Dalam menjalankan program pembangunan tersebut, orang asli Papua tidak boleh menjadi penonton, melainkan harus terlibat dalam permainan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi di lapangan dan pemerintah pusat menyediakan anggaran yang cukup dan dasar hukum untuk menjalankannya. Perpres No.84/2012 yang memberikan peluang dan pengecualian kepada pengusaha asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara langsung bisa menjadi dasar hukum dan kebijakan untuk mengerahkan roda pembangunan ini hal mana orang asli Papua terlibat penuh di dalamnya.

Dengan memerhatikan beberapa keterangan dan prinsip di atas, maka kementerian dan lembaga dalam membuat program di Papua dan Papua Barat tidak bisa hanya dari belakang meja di Jakarta. Harus turun langsung ke lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat program itu dijalankan.

Jika kementerian dan lembaga masih menyusun rencana berdasarkan laporan yang ABS (asal bapak senang), maka gap perencanaan pembangunan dari pengambil kebijakan di Jakarta dengan kondisi lapangan di Papua akan terus menganga. Ingat, ujung tombak percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sesungguhnya adalah kementerian dan lembaga. UP4B memfasilitasi berkomunikasi dengan pemda dan masyarakat. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana