pencarian berita:
Jurnal Nasional - Senin, 11 Februari 2013 halaman 6
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pendidikan di Daerah Tertinggal
 | Senin, 11 Februari 2013
Ahmad Nurullah
Helmy Faishal Zaini

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

PENDIDIKAN merupakan hal utama karena melalui pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa. Karena itu, keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dengan SDM berkualitas diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada dan mampu menjawab tantangan kehidupan yang lebih kompetitif di berbagai bidang.

Untuk itu para pendiri bapak bangsa (the founding fathers), dalam menyusun konstutisi mencantumkan perlu pendidikan. Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas disebutkan tentang tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain: "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa".

Atas dasar itu maka masalah pendidikan sebagai bagian dari hak dasar, dalam amandemen UUD 1945, diatur pada Pasal 28C ayat (1), yang mengatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Melalui amandemen UUD 1945 juga diatur kewajiban negara mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 32 ayat (4) UUD 1945 mengatakan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Pentingnya pendidikan sebagai hak juga diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 dari undang-undang tersebut mengatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya."

Aksesibilitas

Sumber daya pembangunan di daerah tertinggal yang utama, meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sumber daya manusia di daerah tertinggal, baik dari segi jumlah maupun kualitas, kompetensinya masih lebih rendah dibanding sumber daya manusia di daerah yang tidak tertinggal.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pembanguan Daerah Tertinggal (KPDT), daerah tertinggal masih dicirikan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah, pendapatan perkapita yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dicirikan oleh pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) daerah tertinggal rata-rata hanya 67,7 bahkan tahun 2008 sebanyak 85 persen berada di bawah IPM nasional (71,2).

Pendapatan masyarakat yang rendah ditambah dengan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum memadai bermuara pada rendahnya IPM di daerah tertinggal. Pada saat yang sama, kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah juga berakibat pada rendahnya produktivitas. Menurut sebuah proyeksi, tanpa intervensi dan program yang afirmatif, rata-rata IPM di daerah tertinggal tahun 2013 adalah 66,54, jauh di bawah rata-rata nasional 73,67, dan sangat jauh di bawah rata-rata kabupaten maju yakni 78,68.

IPM yang rendah itu, selain dikontribusi oleh pendapatan masyarakat yang rendah, juga oleh rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH) dan angka harapan hidup (AHH). Terdapat banyak kabupaten yang memiliki RLS di bawah enam tahun, dan beberapa kabupaten tersebut justru berada di Pulau Jawa-Madura, seperti: Sampang dan Sumenep.

Demikian halnya dengan AMH, beberapa kabupaten tersebut berada di Jawa, seperti: Probolinggo yang hanya 78 persen, dan Lombok Tengah yang hanya 71 persen, meski angka terendah AMH memang berada di Papua, seperti: Asmat 31 persen dan Yahukimo 32 persen. Cukup mengejutkan untuk menyebut AHH di Bondowoso hanya 62 tahun, bahkan hanya 59 tahun di Lombok Timur, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 68 tahun.

Sebagai contoh, di beberapa daerah tertinggal, untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun umumnya menghadapi persoalan dalam mengakses pelayanan sekolah lanjutan (SLTP). Rendahnya akses terhadap pelayanan sekolah lanjutan tersebut dapat ditunjukkan dari kabupaten daerah tertinggal yang memiliki lebih dari 25 persen dari total desanya tidak memiliki SLTP dan berjarak di atas 5 km menuju SLTP terdekat masih mencapai 110 Kabupaten (60 persen dari total daerah tertinggal). Bahkan wilayah Papua umumnya memiliki persentase desa yang sulit mengakses pelayanan pendidikan (khususnya SLTP) sebagian besar di atas 50 pesen dari total desa di setiap kabupaten.

Strategi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengatur tentang strategi pendidikan di daerah tertinggal. Dikatakan, strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal berorientasi untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan ini tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, tetapi terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan ketrampilan hidup (life-skill) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya.

KPDT menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan yang paling utama dan pertama adalah pembangunan kapasitas masyarakat. Sebab, tanpa adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai, pembangunan apa pun tidak akan memadai. Berangkat dari pemahaman itulah sasaran program bedah desa, salah satu program KPD, adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini bisa dalam bentuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.

Saya juga mendorong dan melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk dunia usaha agar CSR digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Sejalan dengan itu, saya juga mendorong agar Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah-daerah tertinggal diprioritaskan. Antara lain: meningkatkan mutu layanan pendidikan dan aksesbilitas terhadap dunia pendidikan.

Hal yang dapat dilakukan, misalnya, membuat asrama-asrama siswa/siswi. KPDT mencoba membuat pilot project di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di tempat ini dibangun asrama untuk menampung siswa/siswi yang jarak ke sekolah jauh. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana