pencarian berita:
Jurnal Nasional - Rabu, 30 Januari 2013 halaman 6
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Urgensi Sudetan Ciliwung
 | Rabu, 30 Januari 2013
Ahmad Nurullah

Tole Sutrisno

Direktur Operasional Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah akan segera membuat sudetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Kanal Banjir Timur (KBT). Penegaskan Presiden dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu sebagai reaksi atas banjir yang menggenangi Ibu Kota pertengahan Januari lalu.

Apa yang ditegaskan Presiden SBY itu hendaknya segera direalisasikan. Sudetan Sungai Ciliwung menjadi sangat urgen, mengingat banjir di Jakarta sudah sampai pada tahap yang merisaukan. Meski tak separah tahun 2007, namun banjir yang "menerjang" Ibu Kota menjadi perhatian banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bahkan, kompleks Istana Negara yang biasanya tidak terlalu merasakan dampak banjir, pertengahan Januari lalu ikut menjadi "korban". Akibat banjir, Presiden juga harus menunda beberapa pertemuan penting. Karenanya, tidak salah, jika kemudian Presiden SBY mengeluarkan atensi atau perintah untuk segera membuat sudetan Sungai Ciliwung.

Pembuatan sudetan Sungai Ciliwung seharusnya sudah dilakukan sejak dahulu seiring perbaikan yang dilakukan terhadap Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB). Bahkan, ketika banjir melanda Jakarta tahun 2002 dan 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya sudah menyiapkan antisipasinya.

Sekarang, ketika Presiden SBY memerintah pembuatan sudetan Sungai Ciliwung, semua baru bergerak dan beramai-ramai mendukung. Sebenarnya Pemprov DKI tidak perlu menunggu atensi atau perintah dari Presiden untuk membuat sudetan Sungai Ciliwung. Atensi Presiden SBY itu bisa menjadi antitesis dari banjir yang menggenangi Ibu Kota.

Saat terjadi banjir, KBB rusak, sehingga tidak mampu menampung aliran sungai. Tidak tertampungnya air membuat air mengikis tanggul-tanggul yang sudah rentan. Tak heran, ada beberapa tanggul yang jebol. Hipotesisnya, jika KBB mampu menampung debit air yang dikirim sejumlah sungai di luar Jakarta, banjir yang melanda Ibu Kota tidak akan separah kemarin.

Saat KBB mpot-mpotan menampung air, KBT justru relatif tidak terisi. Jika beban menampung air terbagi dua, antara KBB dan KBT, mungkin Bunderan HI tidak akan menjadi "danau". Mungkin juga, Presiden SBY tidak perlu menggulung celana di kompleks Istana Negara. Maka, demi Jakarta, membangun sudetan Sungai Ciliwung itu harus segera dilakukan.

Jangka Pendek dan Menengah

Pemprov DKI sebagai pemangku wilayah harus menjadi garda terdepan dalam hal ini. Soal dana, Pemprov tidak perlu khawatir, karena Presiden sudah menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp500 miliar untuk pembangunan sudetan ini. Tugas Pemprov DKI juga lebih ringan, karena pemerintah pusat akan ikut turun membantu realisasi sudetan Sungai Ciliwung yang ditargetkan selesai pertengahan tahun 2014.

Namun, sudetan Sungai Ciliwung adalah antisipasi jangka menengah, karena dampaknya baru bisa terlihat tahun 2014. Sementara itu, menurut perkiran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Jakarta dan sekitarnya masih akan tinggi sampai Maret depan. Artinya, perlu juga langkah antisipasi jangka pendek, karena sebelum sudetan itu selesai, banjir besar tetap mengancam Jakarta.

Maka itu, Pemprov DKI Jakarta perlu menyimak apa yang disampaikan Presiden SBY, tentang penanggulangan banjir. Pertama, Presiden sudah menyampaikan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran Rp2 triliun untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Menurut saya, apa yang disampaikan Presiden tentang prioritas penanggulangan banjir yang terbagi dalam jangka pendek dan menengah, bisa direalisasikan oleh Pemprov DKI.

Mengutip pernyataan Presiden, untuk jangka pendek, Rp300 miliar bisa digunakan untuk menambah pompa dan 50 unit MCK (Mandi Cuci Kakus) keliling. Ini menjadi prioritas jangka pendek karena fasilitas yang dimiliki Pemprov DKI saat ini kurang memadai, termasuk MCK.

Sementara untuk jangka menengah, sudetan Sungai Ciliwung ke KBT bisa menjadi prioritas. Anggaran sudah disiapkan, Rp500 miliar. Prioritas selanjutnya adalah normalisasi sungai. Sebagaimana kita tahu, semua sungai yang membelah Ibu Kota, kondisinya sudah tidak layak. Banyak yang dangkal, dan tepiannya beralih fungsi menjadi tempat hunian.

Dana Rp1,2 triliun yang disiapkan pemerintah saya rasa cukup untuk menormalisasi sungai. Namun, dengan syarat, semua pihak harus mendukung, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Normalisasi sungai ini sangat membutuhkan peran masyarakat, misalnya menciptakan "budaya" buang sampah pada tempatnya, dan tidak melakukan pengurukan tepian untuk hunian.

Dengan prioritas penanggulangan banjir dalam skala jangka pendek dan menengah itu, kita tidak perlu repot-repot mewacanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Karena, pada prinsipnya, memindahkan ibu kota, termasuk pusat pemerintahan, tidak hanya sekadar merelokasi kantor-kantor pemerintah. Pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan harus diikuti aturan-aturan yang memang dibuat untuk melindungi keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Apalagi, pemindahan Ibu Kota dan pusat pemerintahan akan menghabiskan anggaran sangat besar.

Perbaikan Infrastruktur

Mengutip pernyataan Menteri Koorodinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, yang justru dipikirkan itu adalah bagaimana mengatasi banjir di Jakarta dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Penyediaan pompa air, MCK, pembangunan sudetan Sungai Ciliwung merupakan bagian dari perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

Memang, dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur membutuhkan anggaran besar. Namun, akan jauh lebih baik jika perbaikan dan pembangunan infrastruktur tersebut segera direalisasikan dan mampu mengatasi serta mengantisipasi banjir, di banding harus memindah Ibu Kota atau pusat pemerintahan. Dari segi waktu dan anggaran, tentu ini lebih efisien asalkan penanganan banjir ini tidak dilakukan tambal sulam.

Banjir di Jakarta merupakan masalah yang tidak berdiri sendiri. Tidak serta-merta banjir akan datang setiap Jakarta diguyur hujan. Karena, meski tidak hujan, banjir tetap menghantui Ibu Kota. Banjir di Jakarta juga terkait dengan pembangunan di kota-kota di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Maka itu, perlu penanganan yang terintegrasi dan komprehensif yang melibatkan semua daerah penyangga Jakarta. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana