pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 13 Oktober 2012 halaman 6
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Zero Sum Game Pemberantasan Korupsi
 | Sabtu, 13 Oktober 2012
Ahmad Nurullah
Rico Marbun

Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Universitas Paramadina

SALAH satu blessing in disguise momentum reformasi yang kerap tidak disadari ialah kebebasan rakyat melawan perilaku korup yang lama menjalar dan tersembunyi di bawah karpet otoritarianisme. Kesadaran ini menyentakkan kita, bahwa korupsi bekerja seperti kanker yang sebenarnya telah menjadi parasit sejak lama, namun baru disadari bahayanya setelah banyak organ tubuh terjangkiti dan mulai rusak.

Jika sudah demikian, langkah intervensi luar biasa tak terhindarkan. Sepenggal analogi di atas rasanya tepat untuk menggambarkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hubungannya dengan penegak hukum yang lain dalam perjuangan membasmi korupsi di republik ini. Analogi korupsi dan kanker semakin relevan karena--seperti kanker--organ penting seperti Polisi dan Kejaksaan yang pertama kali terlihat nyata kerusakannya. Dalam konteks bernegara, kehadiran KPK dirasa mutlak, sebab Polisi dan Kejaksaan dianggap kehilangan legitimasi dan fungsi dasarnya.

Namun sejatinya, terapi intervensi luar biasa terhadap korupsi sama seperti terapi terhadap kanker. Keberhasilan tidak dilihat dari semakin lamanya langkah intervensi diperlukan, atau bahkan tergantikannya fungsi organ penting secara permanen. Artinya, sesuatu yang salah bila keberhasilan pemberantasan korupsi sama dengan abadi-nya KPK dan tersingkirkannya Kepolisian dan Kejaksaan.

Kembali ke Khitah KPK

Para arsitek yang membidani kelahiran lembaga superbody ini jelas menyebutkan dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang filosofi dasar Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga ad hoc yang tidak dimaksudkan untuk memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK diharapkan berfungsi sebagai trigger mechanism untuk memberdayakan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. (Lihat penjelasan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ini berarti, keberhasilan KPK bukan diukur dari semakin banyaknya jumlah koruptor yang dijebloskan ke penjara. Keberhasilan KPK justru diukur dengan semakin berdayanya Polisi dan Kejaksaan memberantas korupsi. KPK yang berhasil akan melahirkan Kepolisian dan Kejaksaan yang kuat. Singkatnya, memperkuat KPK tidak dilakukan dengan memperlemah Polisi dan Kejaksaan.

Menghindari Zero Sum Game

Langkah pemberantasan korupsi yang melenceng dari khitah KPK-lah, yang menyebabkan setelah lebih 10 tahun sepak terjangnya indeks korupsi Indonesia hanya mencapai 3 dalam skala 10. Kisruh KPK versus Polri akhir akhir ini menunjukkan bahwa langkah pemberantasan korupsi justru terancam menjadi ajang nihilisme. KPK menjadi sangat dipercaya, sementara Kepolisian dan Kejaksaan justru semakin terpuruk. Ledakan ketegangan antara KPK dan lembaga penegak hukum yang terjadi berkali-kali tentu tidaklah sehat.

Menurut hemat penulis, ada dua prinsip utama yang dapat mengelakkan zero sum game pemberantasan korupsi. Pertama, Operasi Senyap pemberantasan korupsi. Operasi pemberantasan korupsi bukanlah operasi pencitraan. Era keterbukaan dan keterlimpahan media dan informasi sering mengaburkan batas antara menghadirkan akuntabilitas dan mengejar superioritas gengsi kelembagaan.

Prinsip ini tentu tidak dimaksudkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap penanganan korupsi. Prinsip kerja ini justru hadir untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum tanpa pandang bulu, namun di lain pihak tetap menjamin tidak terjadinya "pembunuhan karakter" yang berlebihan.

Dan, dalam waktu yang bersamaan, membuka peluang kerja sama terlibatnya Kepolisian dan Kejaksaan sekaligus kemungkinan melakukan klaim keberhasilan secara bersama pula. Bukankah lebih baik rakyat disuguhi kemesraan KPK dan Polri dalam menangani kasus simulator ketimbang tayangan adu kuat yang berujung kekisruhan seperti akhir-akhir ini?

Kedua, mengedepankan legowo dan tepo seliro. Pemberantasan korupsi jelas akan selalu terjadi dalam bayang ketegangan. Namun tentu, ketegangan yang tidak perlu antarsesama pemberantas korupsi, sesuatu yang harus dihindari. Para elit KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sudah seharusnya mengedepankan prinsip legowo dan tepo seliro. Legowo akan meredam rasa "saling terancam" yang muncul, sementara tepo seliro akan membasmi bibit ketegangan yang ada.

Pimpinan Polri harus legowo bila memang ada kader-kadernya yang harus diperiksa dan bila kelak akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Proses hukum yang akan dijalani oleh beberapa perwira tinggi dan menengah Polri tak perlu dianggap sebagai serangan terhadap lembaga secara keseluruhan. Jika kepolisian mampu menunjukkan sikap lapang dada, tentu secara alamiah kepercayaan publik akan kembali membaik.

Namun di sisi lain, petinggi KPK juga tidak perlu latah dan berlebihan dalam menanggapi kritik dan keberatan lembaga penegak hukum lainnya. Tidak semua keberatan yang dilontarkan Polri misalnya, harus dilihat sebagai ancaman atas eksistensi lembaga KPK. Karena, toh keberadaannya juga telah dijamin oleh Undang Undang. Kebijakan rotasi SDM kepolisian dalam tubuh KPK jelas merupakan hak Polri sebagai institusi atas sumber daya-nya yang juga telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah.

Langkah KPK yang secara gegabah dan tanpa konsultasi mengangkat anggota polisi aktif sebagai penyidik tetap tentu akan semakin memperuncing ketegangan yang telah ada. Kisruh tentang Kompol Novel juga bisa dihindari apabila dinamika tidak dipandang sebagai konflik.

KPK bisa mendorong dan merelakan kasus pidana atas Kompol Novel berlangsung agar yang bersangkutan juga memiliki jaminan kepastian di mata hukum. Bukankah data dan material penyelidikan atas kasus korupsi simulator sejatinya tetap milik KPK, bukan milik Kompol Novel? Dengan atau tanpa Kompol Novel sekalipun, penyidikan tetap bisa berjalan.

Sudah saatnya kerja pemberantasan korupsi dilakukan dengan dua prinsip di atas. Tanpa langkah tersebut, saya khawatir pemberantasan korupsi hanya menjadi siklus kerja yang tak jelas ujungnya. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana