pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 07 Juli 2012 halaman 6
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pemerintahan Kompromi Morsi
 | Sabtu, 07 Juli 2012
Ahmad Nurullah

Hasibullah Satrawi

Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir

MOHAMED Morsi yang terpilih sebagai Presiden Mesir pasca-Mubarak tak ubahnya seorang pendekar hebat tanpa senjata sakti. Ia terancam tak banyak melakukan hal-hal yag bersifat strategis. Hal ini tak lain karena wewenang Morsi sebagai presiden terpilih banyak yang dipangkas oleh Dewan Agung Militer Mesir (SCAF) melalui deklarasi konstitusi penyempurna. Dalam kondisi seperti itu, Morsi mau tak mau harus melakukan kompromi politik untuk memuluskan jalan pemerintahannya ke depan.

Militer

Setidaknya, ada tiga pihak yang mutlak harus ditaklukkan ole Morsi ke depan melalui kompromi tertentu. Pertama, pihak militer. Sebesar apa pun dosa yang telah dilakukan militer Mesir terhadap revolusi 25 Januari, Morsi tampaknya tak dapat mengabaikan kekuatan bersenjata tersebut. Selain karena pihak militer masih memegang kendali penuh pemerintahan sampai sekarang, juga karena militer terlihat masih belum legowo untuk menyerahkan kekuasaan tertinggi Mesir kepada presiden dari pihak sipil.

Hal ini terlihat jelas dari pelbagai macam manuver politik militer yang dilakukan jelang pelaksanaan Pilpres Mesir putaran kedua, seperti: memangkas wewenang Presiden untuk mengangkat menteri pertahanan, memangkas wewenang presiden untuk secara otomatis menjadi pemimpin tertinggi militer, dan sebagainya. Semua ini secara kasatmata memperlihatkan keengganan pihak militer untuk “tunduk" dan “diatur" oleh presiden nonmiliter.

Ada alasan lain yang bersifat strategis yang mengharuskan Morsi berkompromi dengan pihak militer. Yaitu, kenyataan Mesir sebagai negara yang rawan perang, baik perang dengan negara tetangga sesama Arab, terlebih lagi dengan Israel sebagai musuh utama bangsa Arab. Dalam kenyataan seperti ini, militer adalah kekuatan utama yang tak dapat diabaikan. Karena, merekalah yang pada akhirnya akan menjaga kedaulatan Mesir sebagai sebuah negara merdeka.

Nasionalis-Sekuler

Kedua, kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler. Kompromi ini penting dilakukan mengingat Morsi berlatar belakang Ikhwan Muslimin yang secara ideologis berseberangan dengan kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler. Hingga beberapa saat sebelum pelaksanaan Pilpres Mesir putaran kedua, kekhawatiran Morsi akan mengubah Mesir menjadi negara agama masih sangat kuat berembus, terutama di kalangan kelompok revolusi dan kelompok nasionalis-sekuler. Hal ini terjadi karena Ikhwan selama ini dikenal gigih memperjuangkan tegaknya negara agama.

Adalah manuver politik militer yang membuat kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler mau berkompromi dan mendukung Muhammed Morsi (khususnya keputusan militer mengeluarkan konstitusi penyempurna dan pembubaran parlemen melalui Mahkamah Konstitusi). Apalagi manuver politik militer di atas sangat menguntungkan Ahmed Shafik yang menjadi pesaing tunggal Morsi dalam Pilpres Mesir putaran kedua beberapa waktu lalu.

Karenanya, setelah berhasil menjadi orang nomor satu di Mesir seperti sekarang, Morsi mau tak mau juga harus melakukan kompromi dengan kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler. Bila tidak, bukan tidak mungkin kelompok-kelompok di atas akan berbalik badan dan menyerang pemerintahan Morsi.

Apalagi kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler kerap mengklaim mempunyai modal perjuangan lebih banyak ketimbang Ikhwan Muslimin dalam menumbangkan rezim Mubarak yang kemudian mengantarkan Mesir ke pintu demokrasi. Sebab, kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler yang pertama kali melakukan gerakan Alun-Alun Tahrir. Sedangkan Ikhwan Muslimin baru bergabung setelah gerbong revolusi melaju kencang untuk menabrak dan meruntuhkan kekuasaan Hosni Mubarak.

Dalam kondisi seperti ini, Morsi harus mampu meyakinkan kelompok revolusi dan kalangan nasionalis-sekuler terkait komitmen kebangsaan Mesir ke depan. Hingga tak ada kekhawatiran bahwa Morsi akan menjadikan Mesir sebagai negara agama.

Kekuatan Eksternal

Ketiga, kekuatan politik yang bersifat eksternal, khususnya Amerika Serikat dengan semua sekutunya di Timur Tengah (mulai dari Israel hingga Arab Saudi). Hal ini penting dilakukan mengingat Mesir selama ini mempunyai peran yang sangat fundamental dalam konteks politik kawasan Timur Tengah secara khusus dan politik global secara umum. Semua ini tak lepas dari dukungan negara-negara luar yang terus mendukung Mesir, khususnya AS.

Pada tahap tertentu dapat dikatakan, AS juga mempunyai peran bagi terpilihnya Morsi sebagai Presiden Mesir pertama dari kalangan sipil dalam sejarah panjang pemerintahan Negeri Nil itu. Sebab, AS cukup keras menekan pihak militer Mesir agar tidak merusak proses demokrasi dan transisi kekuasaan yang telah ditetapkan. Hal ini ditekankan terutama saat jelang pengumuman hasil Pilpres putaran kedua yang sempat berembus berita tentang kemungkinan pihak militer melakukan intervensi tertentu untuk memenangkan Ahmed Shafik sebagai capres dari kalangan militer.

Kompromi dalam konteks kekuatan eksternal seperti di atas menjadi tantangan tersendiri bagi Morsi. Mengingat Israel yang menjadi musuh utama bangsa Arab merupakan sekutu terdekat AS di Timur Tengah. Berkompromi dengan AS pada akhirnya juga harus berkompromi dengan Israel dalam bentuk hubungan-hubungan tertentu yang bersifat terlarang, seperti pernah dilakukan Mubarak.

Bila ini dilakukan Morsi, dipastikan ia akan menuai kecaman dari para pendukungnya, termasuk kelompok revolusi. Di satu sisi, dengan model kompromi seperti di atas, Morsi akan dicap gagal menampilkan kebijakan politik luar negeri yang berbeda dengan Mubarak. Dan di sisi lain, kompromi ini akan menimbulkan kekecewaan sangat mendalam di internal Ikhwan yang dikenal keras terhadap Israel.

Untuk menghindar dari situasi sulit seperti itu, Morsi bisa saja melakukan politik pindah perahu: dari sekutu AS-Israel-Arab Saudi ke sekutu Rusia-Iran-Suriah. Tapi politik pindah perahu seperti ini tidak bisa dengan mudah dilakukan. Selain karena Mesir selama ini cukup tergantung dengan bantuan dari AS, juga karena hubungan dua sekutu di atas sangat memanas dalam beberapa waktu terakhir. Baik akibat krisis politik yang terjadi di Suriah ataupun karena krisis nuklir di Iran yang tak kunjung terselesaikan.

Lalu, bagaimana Morsi akan menjalankan politik komprominya demi keberlangsungan pemerintahan yang dipimpinnya ke depan? Kita tunggu. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana