pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 14 Februari 2012 halaman 6
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Info Keuangan
 | Selasa, 14 Februari 2012
Ahmad Thonthowi Djauhari

ERTX Kena Suspensi

 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghentikan sementara perdagangan (suspense) saham PT Eratex Djaya Tbk (ERTX) sejak perdagangan sesi I Selasa (7/2) lalu. Harga saham ERTX melonjak hingga 125 persen dalam kurun waktu 29 Desember 2011 sampai 6 Februari 2012 lalu.

"Suspense sementara perdagangan saham ERTX dalam rangka cooling down medio 7 Februari 2012 dan dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai," ujar Kepala Divisi Perdagangan Saham BEI, Andre PJ Toelle, dalam keterbukaan informasi BEI. BEI ingin memberikan waktu kepada investor mempertimbangkan secara matang keputusan investasinya yang berkaitan langsung dengan saham emiten tersebut.

Dalam catatan BEI, 29 Desember 2011 saham ERTX masih diperdagangkan di level Rp200 per lembar. Namun pada 6 Februari 2012 lalu, harga melonjak tinggi hingga Rp450 per lembar. Atau meningkat Rp250 per lembar atau setara dengan 125 persen dalam kurun waktu sekitar lima pekan perdagangan.n Taufan

 

Djan Faridz Melunak Soal Suku Bunga KPR

 

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mulai sedikit kompromistis terhadap besaran suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Semula Djan mengusulkan besaran bunga 5-6 persen atau di bawah 7 persen, turun dari bunga tahun 2011 lalu sebesar 8,15 persen.

Dalam keterangannya di depan sejumlah wartawan di kantornya, Jumat (10/2), Djan mengindikasikan akan menaikkan kembali suku bunga ini menjadi 7 persen. Artinya, dia sepakat menggunakan skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). "Waktu itu 5 persen karena suku bunga Bank Indonesia 5 persen. Tapi bisa di atas itu karena ada biaya tambahan, bisa sekitar 7 persen," kata Djan.

Ia yakin angka ini tidak akan ditolak perbankan. Realisasinya nanti juga akan menguntungkan masyarakat karena angsuran terhadap KPR lebih murah. "Saya ini menteri perumahan rakyat, tentu harus bekerja untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ia mencontohkan, dengan harga rumah sekitar Rp70 juta, saat akad kredit biasanya konsumen dibebani biaya Rp11,5juta dengan cicilan Rp650 ribu. Namun jika dengan suku bunga 7 persen, uang yang dikeluarkan saat akad kredit hanya Rp7,5 juta, dan cicilannya Rp550 ribu. Djan yakin pengembang apalagi perbankan tidak akan dirugikan dengan penurunan suka bunga KPR ini.

Namun Djan tidak berkompromi dengan porsi dana penyertaan pemerintah. Ia tetap bersikukuh pada komposisi 50:50. Sebelumnya Bank Tabungan Negara (BTN) selaku penyalur FLPP terbesar menyatakan hanya bisa memberikan suku bunga kisaran 7,42-8,55 persen. n Surianto

 

Dua Sekuritas Siap Restrukturisasi

Seusai dihentikan sementara (suspensi) kinerja transaksinya oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Dinar Sucurities dan PT Bapindo Bum Sekuritas akan segera merestrukturisasi diri demi meningkatkan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD). Status suspensi sendiri diterapkan lantaran nilai MKBD dua perusahaan sekuritas tersebut belum sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD.

"Kedua sekuritas sudah menyatakan akan serius melakukan restrukturisasi guna meningkatkan nilai MKBD-nya, sehingga sesuai dengan ketentuan (Bapepam LK)," kata Direktur Perdagangan BEI, Uriep Budhiprasetyo di Jakarta, Kamis (9/2).

Peraturan Bapepam LK No V.D.5 tersebut sudah mulai efektif diterapkan sejak 1 Februari. Peraturan tersebut merupakan revisi dari peraturan tentang besaran minimal MKBD yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan sekuritas. Bunyinya, perusahaan efek yang menjalankan usaha sebagai penjamin emisi ataupun perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki MKBD minimal Rp25 miliar. "Dari 120 anggota bursa (AB) yang ada, sebanyak lima anggota sedang disuspensi terkait masalah MKBD tersebut," kata Uriep.

Bapepam LK menyatakan, suspensi menjadi pertimbangan regulator untuk mencabut izin perusahaan sekuritas karena dapat dijadikan tolok ukur komitmen dalam memenuhi persyaratan MKBD. Berkurangnya nilai MKBD sejumlah anggota bursa terjadi akibat implementasi pemisahan rekening dana nasabah dari broker (fund separation).

Dana nasabah harus keluar dan masuk ke subrekening dana di bank pembayar (payment bank). "Dengan aturan baru tersebut, dana nasabah akan keluar dari perhitungan MKBD. Ini yang membuat nilai MKBD sejumlah AB turun," kata Ketua Bapepam LK, Nurhaida. Taufan

Bukopin Tawarkan Obligasi

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) melakukan penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan I senilai Rp2 triliun, yang akan diterbitkan dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Tahap pertama, obligasi subordinasi tersebut ditawarkan sebesar Rp1 triliun dengan kisaran suku bunga antara 9,25 persen sampai 10,25 persen.

"Total nilainya Rp2 triliun, namun akan kami terbitkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang kami tawarkan sebesar Rp1 triliun. Jatuh temponya tujuh tahun dengan kisaran bunga 9,25 persen sampai 10,25 persen," kata Direktur Utama (Dirut) BBKP, Glen Glenardi di Jakarta, Rabu (8/2).

Obligasi yang ditawarkan tersebut, telah mendapatkan peringkat idA Stable Outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dana dari penerbitan obligasi, rencananya akan digunakan untuk pengembangan kinerja kredit perusahaan sepanjang tahun ini.

Selain itu, dana juga akan digunakan sebagai modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang yang akan dilakukan oleh perusahaan. "Untuk penerbitan (obligasi) ini, kami sudah memercayakan peran lembaga penjamin pelaksana emisi kepada PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas," kata Glen.

Dengan dana pembiayaan yang semakin kuat pasca penerbitan obligasi, lanjut Glen pihaknya berharap dapat menjaga nilai kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perusahaan di kisaran 15 persen sampai 16 persen. Sebelum penerbitan obligasi dilakukan, nilai CAR BBKP tercatat masih di level 13,7 persen. Taufan Sukma

BI Perlu Uji Kelayakan Yawadwipa

MUNCULNYA nama Yawadwipa Companies sebagai pihak yang tertarik membeli Bank Mutiara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senilai US$750 juta, atau setara dengan Rp6,75 triliun terus menimbulkan perbincangan.

Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) meminta seluruh pihak patut diberi kesempatan yang sama, untuk mengajukan penawarannya terhadap Bank Mutiara. "Ya harus dipersilakan. Kan itu sistem penawarannya terbuka, jadi siapa saja yang tertarik dan dananya mencukupi ya tak apa-apa. Tinggal nanti tugas Bank Indonesia (BI) untuk melakukan uji kelayakan (fit and proper test)," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono, saat dihubungi di Jakarta, Rabu(8/2).

Uji kelayakan, menurut Sigit, merupakan proses yang sudah seharusnya dilakukan BI. Pihaknya hanya bisa berharap agar investor yang berminat membeli Bank Mutiara memiliki proyeksi jangka panjang terkait pengembangan bisnis bank yang dulunya bernama Bank Century tersebut.

Masalahnya dengan harga penawaran dari pemerintah yang cukup tinggi di kisaran Rp6,7 triliun, Sigit khawatir investor yang akan membeli Bank Mutiara berpotensi untuk mengejar keuntungan jangka pendek semata. "Harapannya investor ini (Bank Mutiara) punya komitmen jangka panjang. Jangan spekulasi, terus hanya poles-poles dan lalu dijual lagi. Dulu itu kan investor Bank Century hanya mau mengejar keuntungan jangka pendek saja," kata Sigit. Taufan Sukma

 

close

Yang terjadi saat ini, banyak yang tidak mau memulai usaha dengan alasan tidak punya modal uang. Padahal, kalau di kasih uang, belum tentu dia bisa berbisnis karena memang tidak punya konsep bisnis atau business model yang bagus.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana