pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 25 Juli 2013 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Sengketa Caleg
Tak Perlu Restu Ketua Umum
Jakarta | Kamis, 25 Juli 2013
Aliyudin Sofyan

PERATURAN Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur tata cara sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tinggal menunggu pengesahan. Di dalamnya, ada beberapa poin signifikan. Salah satunya ialah sengketa antar calon legislatif (Caleg) dari satu Partai Politik (Parpol) yang hendak diajukan ke MK tidak lagi memerlukan restu dari Ketua Umum.

Ketua MK, Akil Mochtar, mengatakan pada periode pemilihan legislatif sebelumnya sengketa antar caleg dalam satu parpol sudah dimungkinkan. Bedanya, saat itu harus butuh restu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) sehingga berkas ditumpuk di Jakarta, kemudian diperjuangkan oleh kuasa hukum Parpolnya itu.

Dalam PMK kali ini, MK memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing caleg untuk berjuang sendiri. Potensi sengketa antar caleg dari satu parpol akan tinggi mengingat dasar penghitungan tidak lagi berdasarkan nomor jadi, tetapi berdasarkan suara terbanyak.

"Semua caleg boleh maju sendiri. Tidak perlu lagi izin dari ketua dan sekjen. Yang terpenting legal standingnya terpenuhi dan dia bisa buktikan bahwa dia benar-benar caleg yang sah," kata Akil, di gedung MK, Jakarta, Rabu (24/7).

Terkait dengan itu, MK juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang biasanya menjadi pihak Termohon dalam setiap sengketa untuk tidak lagi mewakilkan ke KPU pusat yang seringkali diwakili jaksa sebagai pengacara negara.

"Kita minta KPU kabupaten atau di daerah juga hadir. Pengalaman 2009 karena diwakilkan itu sampai kita marah-marah, karena mereka tidak hadir dan datanya tidak ada. Sampai kita bilang ini KPU serius atau tidak," ujar Akil.

Ia menjelaskan, PMK itu sendiri pada prinsipnya sudah siap dan hanya tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). "Ini karena sidangnya masih padat belum bisa RPH. Tetapi masih ada waktu sekalian tunggu pembahasan UU Pilpres juga," katanya.

Usai pengesahan, MK akan langsung melakukan sosialisasi, salah satunya dengan melakukan upaya "jemput bola" ke berbagai daerah untuk sosialisasi. Namun, hal tersebut masih menunggu persetujuan anggaran yang saat ini masih dalam proses di pemerintahan terkait. n Herman Sina

close
Jakarta

Semua caleg boleh maju sendiri. Tidak perlu lagi izin dari ketua dan sekjen.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana