pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 18 Mei 2013 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Menunggu Nasib UN di Arena Konvensi
 | Sabtu, 18 Mei 2013
Nuswantoro

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh mengatakan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berniat dan bertekad menyelenggarakan konvensi mengenai pelaksanaan sistem pendidikan nasional, salah satunya terkait dengan Ujian Nasional (UN) pada September 2013.

"Kontroversi seputar UN selalu muncul dan ramai, apalagi memasuki bulan Maret dan April menjelang UN," ujar M Nuh saat jumpa pers seputar hasil investigasi Inspektorat Jenderal mengenai penyebab keterlambatan naskah UN di 11 provinsi tingkat SMA di gedung Kemendikbud, Jl Jend Sudirman, Senin (13/05), Jakarta.

Menurutnya, penyelenggaraan konvensi ini bertujuan mengumpulkan berbagai pihak untuk membahas seputar penyelenggaraan UN yang dari sisi pelaksanaan tetap seperti sekarang atau akan ada modifikasi.

"Jangan sampai energi kita habis karena perbedaan pandangan," katanya.

Sebelumnya, kekisruhan UN 2013 tingkat SMA terjadi saat keterlambatan naskah UN tingkat SMA di 11 Provinsi sehingga pelaksanaan UN di 11 provinsi tersebut diundur. Sebelas provinsi tersebut yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

Dalam hasil investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud yang diumumkan Senin (13/05) diketahui ada empat penyebab yang membuat keterlambatan pendistribusian naskah UN tingkat SMA di 11 provinsi yaitu anggaran penyelenggaraan UN 2013 belum cair karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masih tertahan di Kemenkeu, kelemahan pada manajerial Kemendikbud, kelemahan pada manajerial percetakan dan tim pengawas di percetakan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, DIPA yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2013 baru ditandangani pada 2 hari setelahnya yaitu tanggal 15 Maret 2013. Akibat keterlambatan terbitnya DIPA ini, proses pencairan dana UN juga mengalami keterlambatan. Menurut M Nuh, kontrak baru bisa dilakukan bila dana DIPA sudah dicairkan.

Tentang lemahnya manajerial di Kemendikbud, M Nuh menyorot tak beresnya penyampaian master naskah UN SMA dari pusat hingga ke tinggat daerah.

"Penyampaian master naskah UN dari pusat Penilaian Pendidikan (Suspendik) tidak diserahkan pada percetakan menyeluruh, melainkan secara bertahap. Yaitu pada 15 Maret, 18 Maret, dan 23 Maret," katanya.

M Nuh menilai, kurangnya menanggapi early warning dari Itjen Kemendikbud dan lemahnya sistem pengendalian internal penjadwalan pelaksanaan pekerjaan, juga memicu terjadinya keterlambatan UN.

Manajerial di percetakan PT Ghalia juga bermasalah. Selain karena kesulitan dalam menggabungkan naskah UN dan Lembar Jawaban (LJ) UN, pola kerja di perusahaan percetakan tersebut juga buruk.

"Tidak ada kontrol risiko. Itu dia tidak punya. Selain itu lemahnya tanggung jawab dan komitmen manajemen percetakan," sesal Nuh.

Sementara lemahnya tim pengawas dipercetakan dituding menyebabkan banyaknya naskah yang tertukar yang berakibat semakin terlambatnya UN SMA di 11 provinsi.

Alternatif Penyelenggara

Dalam kesempatan berbeda saat berada di Yogyakarta, Rabu (15/5), M Nuh kembali menjelaskan bahwa konvensi nasional yang digelar September akan menentukan nasib pelaksanaan UN di kemudian hari.

"Jadi, nasib ujian nasional akan ditentukan nanti melalui konvensi. Tidak setiap tahun selalu saja ramai mempermasalahkan ujian nasional, bisa habis energinya," katanya lagi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei, disebutkan bahwa pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan UN di tingkat pendidikan dasar dan menengah dikecualikan untuk jenjang SD/MI/SDLB atau sekolah sederajat lainnya.

"Perlu pencermatan dalam mengartikan kalimat di peraturan tersebut. Memang ada pengecualian, tetapi bisa saja bukan BSNP yang menyelenggarakan ujian nasional," ucapnya.

Seperti saat ini, lanjut M Nuh, UN di tingkat SD/MI/SDLB atau sederajat lebih banyak dilakukan dengan pengembangan soal oleh daerah berdasar kisi-kisi yang ditetapkan, yaitu 75 persen soal dari daerah dan 25 persen dari pusat.

"Karenanya, nasib UN tunggu saja nanti hasil konvensi nasional. Jika dihapus, maka apa gantinya. Atau jika dipertahankan, bagaimana pelaksanaannya," ujarnya.

Sementara itu, mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013, M Nuh menegaskan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terbatas.

Bertahap, yaitu tidak semua jenjang akan melaksanakan Kurikulum 2013 karena di tingkat SD hanya kelas 1 dan 4 saja yang melakukan, sedang terbatas yaitu belum semua sekolah melaksanakannya. "Sekolah akan ditentukan oleh provinsi," tuturnya.

M Nuh menyatakan, pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan semata-mata untuk memperteguh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu menguatkan tiga jenis kompetensi siswa yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

"Rintangan dan tantangan yang dihadapi sangat besar. Tetapi yakin saja, bahwa semuanya akan berjalan dengan baik karena setiap mata pelajaran yang diajarkan memiliki kontribusi terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan," katanya.

Ia juga membuka kesempatan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menyempurnakan Kurilkulum 2013.

Usul Diundur

Pengamat pendidikan Darmaningtyas yang merupakan salah satu anggota Tim Perumus Kurikulum 2013 yang ditunjuk Mendikbud meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan Kurikulum 2013 hingga setahun atau baru diberlakukan pada tahun 2014.

"Kurikulum 2013 itu bukan sesuatu yang baru, karena merupakan kombinasi dari cara belajar siswa aktif (CBSA) dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)," katanya dalam forum kajian ilmiah "Arah Pendidikan Nasional di Era Global" di Sidoarjo, Selasa (14/5).

Dalam forum kajian yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Jawa Timur itu, ia menjelaskan CBSA dulu gagal, karena masyarakat belum siap. CBSA itu mengajarkan murid bersikap kritis, tapi orang tua belum siap.

"Ketika murid bersikap kritis, seringkali justru memicu benturan dengan orang tua yang masih bersikap konservatif," katanya.

Namun, ia menilai kehebohan yang melingkupi penerapan wacana Kurikulum 2013 sebenarnya lebih disebabkan oleh ketidaksiapan guru, karena mayoritas guru baru memahami KTSP, tapi tiba-tiba ada rencana perubahan menjadi Kurikulum 2013.

"Karena itu, perlu waktu agar semuanya siap, saya kira hal itu lebih baik daripada nanti ada masalah baru," katanya.

Kendati mendukung kurikulum baru itu, ia meminta sistem evaluasinya tidak melalui UN.

"Saya setuju UN, sepanjang tidak dimaksudkan untuk penentu kelulusan, tapi hanya sebagai alat pemetaan kualitas dan hanya menjadi milik pemerintah. Kalau kurikulum baru diterapkan, tapi evaluasinya menggunakan UN berarti ada inkonsistensi," katanya.

Sebagai alat pemetaan, pelaksanaan UN tidak mesti di ujung (kelas akhir), tapi bisa di tahun kedua. Pelaksanaannya juga tidak harus tiap tahun, tapi bisa dua tahun sekali. Hasilnya, sekolah yang nilai hasil UN-nya rendah, justru harus didukung dengan dukungan anggaran dan program.

"Pada tingkat tertentu, akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan. Kalau seperti sekarang, hasil UN justru memicu kesenjangan antara sekolah maju dan sekolah pinggiran. Yang menjadi korban adalah sekolah pinggiran, katanya.

Dengan cara itu, pendidikan akan berkontribusi dalam terciptanya ketahanan nasional dan ketahanan sosial. Kalau pendidikan hanya memicu kesenjangan, akan muncul kecemburuan dan hilangnya solidaritas antara si kaya dan si miskin.

N fauzi ridwan/nus/ant

close

Diadakan September, konvensi nasional pendidikan antara lain bertujuan membahas masih ada tidaknya UN.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana