pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 06 April 2013 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Jangan Ragu Kurikulum Baru
 | Sabtu, 06 April 2013
Nuswantoro

Setelah melewati tahap penyusunan kurikulum dengan melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu sebagai tahap pertama, lalu tahap kedua yaitu pemaparan, kemudian program kurikulum 2013 telah masuk ke tahap ketiga berupa pelaksanaan uji publik. Pada tahap ini pemerintah menerima masukan dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan kurikulum 2013. Selanjutnya kini masuk pada tahap keempat yaitu penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi kurikulum 2013.

Pemerintah sendiri telah memastikan akan menerapkan kurikulum baru pada bulan Juli tahun ini. Pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada kendala dalam implementasi perubahan kurikulum tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, usai rapat terbatas yang membahas Kurikulum 2013 di Kantor Presiden, Selasa lalu (2/4).

Pada kesempatan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kurikulum baru bisa membekali anak didik dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Kurikulum akan menentukan kualitas hasil didik, relevansi lulusan sekaligus mencegah adanya missmatch antara hasil didik dalam pendidikan dengan pasar tenaga kerja. Artinya jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang tidak klop dengan upaya yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja," kata Presiden SBY.

Presiden juga berpesan agar perubahan kurikulum jangan sampai memberatkan anak didik, juga para orang tua, sebagaimana disuarakan berbagai kalangan.

"Yang menyampaikan pandangannya adalah jangan sampai kurikulum ini berubah kalau karena ganti menteri ganti kurikulum. Atau perubahan kurikulum ini memberikan beban kepada orang tua apalagi yang kurang mampu, karena harus menyiapkan teks atau buku-buku pelajaran yang baru. Saya kira pandangan seperti itu patut didengar dan saya tahu semuanya sudah dipertimbangkan, sudah dibahas dan sudah diolah," ungkap SBY.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak mengada-ada dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, yang berangkat dari upaya menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan nasional dan era globalisasi.

"Pendidikan itu dinamis, termasuk kurikulumnya sehingga tidak bisa dikatakan mengada-ada kebijakan pengembangan kurikulum. Kita sesuaikan dengan perkembangan situasi," katanya saat membuka rapat kabinet terbatas itu.

Meski demikian, kata Presiden, perubahan kurikulum oleh pemerintah juga harus memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dan benar.

Menurut Nuh, Depdikbud akan menindaklanjuti arahan presiden dan sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan kurikulum tidak menjadi beban masyarakat.

Bertahap

Nuh menjelaskan, implementasi kurikulum baru akan dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak semua siswa akan mengikuti kurikulum baru. Di tingkat SD, kurikulum baru diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan tingkat SMP, SMA, dan Mts mulai diterapkan di kelas 1.

Dalam penjelasan sebelumnya, ia mengatakan bahwa kurikulum baru belum akan diterapkan secara serentak, namun hanya di beberapa sekolah pilihan atau yang ditentukan.

Ia menyebutkan setiap jenjang sekolah akan dipilih secara bertahap untuk penerapan kurikulum baru, yakni kelas I dan IV untuk SD, kemudian SMP dan SMA masing-masing akan diterapkan untuk siswa kelas I.

Berkaitan dengan pemilihan sekolah untuk penerapan kurikulum baru, ia mengatakan akan dilakukan secara distributif berdasarkan beberapa indikator, di antaranya akreditasi yang diraih oleh sekolah.

Dengan penerapan kurikulum baru secara merata --mulai sekolah terakreditasi A hingga belum terakreditasi-- ia mengharapkan jika ditemukan kelemahan-kelemahan bisa segera diatasi karena masih dalam fase awal implementasi.

"Dengan cara seperti itu kan bisa diketahui, misalnya untuk sekolah terakreditasi A kelemahannya apa, kemudian yang belum terakreditasi apa. Kami sudah mempersiapkan persiapan secara matang," katanya.

M Nuh dalam kesempatan Dialog Interaktif Pemantapan Kurikulum 2013 bersama Guru se-DKI, di Jakarta (28/03), juga menyatakan penyusunan buku-buku pelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 langsung ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, biasanya, penyusunan buku diserahkan kepada penulis. Buku ini direncanakan akan sampai ke sekolah-sekolah pada pertengahan bulan Juli.

Nuh menjelaskan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan buku, yakni tidak salah konsepsi, tidak menimbulkan kontroversi dan tidak salah cetak. Rencananya buku Kurikulum 2013 untuk guru dan murid akan dikirim langsung ke sekolah pada Juli mendatang. Persiapan pencetakan buku pada akhir April diharapkan telah selesai sehingga awal Mei pengumuman pemenang tender percetakan buku bisa dilaksanakan.

Berikutnya pemerintah akan mengadakan pelatihan massal tentang Kurikulum 2013 pada akhir Juni hingga awal Juli atau saat liburan sekolah, sehingga tidak mengganggu jam belajar.

Masukan dan Harapan

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengusulkan perlu adanya proyek percontohan Kurikulum 2013 sebelum diterapkan mengingat masih muncul pro dan kontra. Ia menilai perbedaan pendapat terhadap kurikulum tersebut mengakar pada elemen-elemen dasar.

"Hal yang mendasar saja masih banyak penolak-penolakan, apalagi turunan-turunannya," katanya, usai menghadiri sebuah seminar di Jakarta, Selasa lalu (2/4). Menurut dia, perlu lebih banyak sosialiasasi kepada masyarakat sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan.

"Jangan terlalu terburu-buru menerapkan kurikulum tersebut, pelan-pelan saja karena jika tidak bisa diimplementasikan ujung-ujungnya hanya pemborosan," katanya.

Menurut dia, masih ada kesenjangan informasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan para guru di lapangan.

Sementara itu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengusulkan peluncuran Kurikulum 2013 untuk ditunda karena dinilai belum ada kesesuaian dan kesiapan pengajar.

"Sebaiknya Kurikulum 2013 itu ditunda dulu, benahi saja dulu guru-gurunya, beri mereka pelatihan," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti dalam kesempatan yang sama.

Retno menilai guru merupakan kunci keberhasilan suatu penerapan kurikulum. Karena itu, dia juga mengusulkan diadakannya pelatihan untuk guru-guru agar memahami betul kurikulum apabila akan diterapkan.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA 13 tersebut menilai sejumlah kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 tidak terintegrasi, sehingga tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai.

"Dalam kompetensi tersebut disebutkan siswa harus mempelajari pasal-pasal, tetapi tidak disebutkan pasal berapa. Harus berapa banyak pasal yang harus dipelajari mereka," katanya.

Bahkan, Retno mengusulkan agar dilaksanakan uji coba Kurikulum 2013 tersebut.

"Di beberapa negara juga diadakan uji coba, seperti Singapura dan Inggris untuk mengetahui kekurangannya dan jangan terlalu terburu-buru diterapkan," katanya.

Dia mengusulkan uji coba tersebut kira-kira selama dua tahun sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq berharap kurikulum dapat membendung arus radikalisasi dan intoleransi di kalangan siswa.

"Jika kurikulum baru tidak bisa membendung arus radikalisasi dan intoleransi, maka upaya besar dalam mengukuhkan pendidikan kewarganegaraan selama ini tidak akan berhasil dengan optimal," katanya dalam acara seminar yang sama.

Fajar, dalam Seminar Penguatan Empat Pilar Kebangsaan di Dunia Pendidikan yang bertajuk Mengukuhkan Pendidikan Kewargaan bagi Kokohnya Nilai-nilai Kebangsaan itu juga mengutip hasil penelitian Maarif Institute pada 2011 yang menemukan satu kecenderungan lunturnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan pelajar.

Dia menjelaskan hal tersebut ditandai dengan rendahnya penghargaan atas Bhinneka Tunggal Ika di tengah tingginya sikap intolerasi generasi muda terhadap keragaman suku, agama dan budaya masyarakat di Indonesia.

"Jika fenomena ini terus dibiarkan, maka lambat laun akan mengikis bangunan kebangsaan yang telah lama dirajut oleh pendiri bangsa," katanya.

Dasar Pertimbangan

Kemendikbud melihat alasan yang mendasari pengembangan kurikulum karena beberapa alasan obyektif. Dalam hal tantangan masa depan beberapa yang mengemuka antara lain globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selanjutnya adanya pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, dan hasil TIMSS dan PISA.

Beberapa kompetensi masa depan yang harus dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, lalu cakap memperimbangkan segi moral suatu permasalahan. Juga kemampuan menjadi warga negara yangefektif, mencoba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan mampu hidup dalam masyarakat yang mengglobal.

Selanjutnya memiliki minat luas mengenai hidup, kesiapan untuk bekerja, dan memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya.

Selian itu juga mempertimbangkan persepsi masyarakat yang merasa terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.

Sementara fenomena negatif yang mengemuka antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, dan plagiarisme.

Nuh menekankan urusan kurikulum menjadi ramai karena ditarik ke urusan politik. Padahal, menurutnya, urusan kurikulum itu murni esensinya urusan akademik. "Debat kurikulum 2013 itu harus debat akademik, teksbook-nya harus jelas juga referensinya juga harus jelas," katanya. N melati hasanah elandis/m f ridwan/nus/ant

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana