pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 11 September 2012 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pelantikan dan Mutasi Kepsek Dipertanyakan
Balikpapan | Selasa, 11 September 2012

Pelantikan dan mutasi kepala sekolah yang dilakukan Walikota Balikpapan beberapa pekan lalu menuai protes dan permasalahan. Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong meminta walikota untuk meninjau ulang SK pelantikan karena tidak sesuai mekanisme prosedur Permendiknas 28 tahun 2010 mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah dan asas kepatutan perundang-undangan.

"SK walikota itu harus ditinjau karena cacat hukum tidak sesuai mekanisme procedural. Jelas ada pelanggaran prosedur, mengakibatkan riak terhadap kota Balikpapan. Ini potensi terjadinya risiko sosial," ucap Andi Burhanuddin Solong usai rapat paripurna di Balikpapan, Senin (10/9).

Cacat hukum ini dinilia, karena SK mutasi ini hanya menggunakan pada permendiknas saja padahal ada aturan lain yang bersinergi mengikutinya seperti Permenpan Nomor 16 tentang Fungsional Guru dan Permendagri Nomor 13.

Selain itu ada nomor SK yang dikeluarkan oleh walikota berbeda dengan SK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Ketua DPRD menilai terjadi kesalahan penalahaan oleh pejabat Dinas Pendidikan sehingga menimbulkan implikasi pada SK walikota dalam pengangkatan dan mutasi kepsek. "Karena ini terjadi kesalahan itu, pejabat Disdik yang bersangkutan harus dinonaktifkan," ujarnya.

Bahkan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (10/9), Ketua DPRD sempat marah sambil memagang SK pelantikan Walikota atas guru dan kepsek sambil menunjuk kearah Kepala Dinas yang berada dibagian kanan ruang paripurna.

Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah yang dimutasi ini telah melapor masalah itu kepada komisi IV DPRD Balikpapan beberapa pekan lalu, kemudian pada Minggu (9/9), mereka bertemu Ketua DPRD Kota di rumah jabatan yang dihadiri sekitar 15-25 orang. Mereka menyesalkan mutasi dilakukan jelang mereka memasuki kepala sekolah.

Kemudian, Senin (10/9) pagi, Ketua DPRD memanggil Kepala BKD, Asisten III, Inspektorat Bagian Hukum dan Perwakilan Diknas Balikpapan. Pertemuan belangsung hingga dua jam lebih sebelum akhirnya digelar rapat paripurna DPRD pukul 13.30 WITA yang membahas jawaban walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan laporan pertanggungjawaban APBD 2011.

Sementara Sekretaris Daeah Kota Balikpapan Sayid MN Fadly menegaskan kebijakan mutasi kepala sekolah didasari oleh Permendiknas 28 tahun 2010. Yakni pembatasan jabatan kepala sekolah maksimal dua periode. "Kita melaksanakan itu. Dan mereka yang dimutasi itu sudah dua periode. Teknisnya Tanya bu Yuyun (plt Kadisdik)," ujarnya.

Soal adanya pejabat kepsek yang sudah pensiun tapi diangkat kembali. Sayid menegaskan akan mengecek kebenaran informasi itu. "Kalau itu akan kita cek lagi," imbuhnya.

Iapun meyakini hingga tidak ada laporan yang menyebutkan eks kepsek yang dimutasi melakukan aksi pembangkangan dengan mogok mengajar. "Kita lihat nantilah. Sejauh ini tidak ada laporan yang menyebutkan mereka mogok mengajar," katanya.

Plt Kadisdik Sri Wahyuningsih enggan mengomentari persoalan ini. Ia lebih menyerahkan kepada pimpinan. " Jangan saya yang bicara," paparnya. Namun Yuyun sapaan akrabnya ini memberitahukan jumlah kepsek yang menolak kebijakan walikot itu berjumlah sekitar 30 orang. "Ya sekitar 30 orang," tandasnya.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana