pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 17 Juli 2012 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Perda Banyak yang Tidak Responsif Gender
Jakarta | Selasa, 17 Juli 2012
Vien Dimyati

Committe on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menilai, masih banyak Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia yang tidak responsif gender. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP&PA), Linda Gumelar mengatakan ada beberapa catatan untuk Indonesia berdasarkan hasil Sidang ke-52 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan PBB, atau CEDAW, di Markas Besar PBB, New York.

Di antaranya terkait Perda yang tidak responsif gender. Cedaw meminta agar Indonesia melakukan revisi terhadap peraturan perundangan-undangan yang tidak responsif gender.

"Banyak yang dilaporkan oleh LSM terkait masalah perda yang masih mengalami diskriminasi. Tapi banyak juga yang tidak dilaporkan. Kenyataannya banyak juga daerah-daerah punya perda yang tidak diskriminasi. Misalnya di Papua, Jawa Timur. Di sana, bupati, wali kotanya masih ada yang peduli pada gender dan spesifik pada perempuan," kata Linda Gumelar, di Jakarta, Senin (16/7).

Dalam menghapuskan kesenjangan tersebut, Linda mengatakan pemerintah saat ini tengah meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi. Dalam Asia Pasific Economic Federation (APEC)- Women in the Economy Forum (WEF)di Rusia juga disebutkan bahwa ekonomi perempuan berpotensi menjadi tonggak utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Peningkatan partisipasi perempuan dianggap dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dan adil, menciptakan peluang bisnis besar dan meningkatkan daya saing bagi perusahaan-perusahaan.

Dalam sidang Cedaw yang diselenggarakan pada 9-27 Juli lalu, juga menyoroti persoalan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Indonesia, lanjut Linda dinilai mulai membaik dalam peningkatan partisipasi perempuan berpolitik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik memperkuat pentingnya kesetaraan gender dalam politik. "Dalam UU ini, partai politik diberi mandat untuk melibatkan perempuan 30 persen di antara dewan eksekutif ditingkat pusat dan daerah dan di antara calon yang diusulkan mereka dari legislatif," kata Linda.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan di antaranya dibanding hasil Pemilu 2004 hanya ada 11,09 persen perempuan dari 560 anggota parlemen, pada Pemilu 2009 jumlah anggota parlemen meningkat menjadi 17,86 persen. "Ini merupakan lompatan yang signifikan. Tapi angka ini masih jauh di bawah 30 persen," katanya.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana