pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 30 Maret 2012 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Menyoal Keputusan MK Soal Anak di Luar Nikah
 | Jum'at, 30 Maret 2012
Vien Dimyati

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang status anak di luar nikah. Putusan ini mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya tidak mengakui anak di luar nikah.

Keputusan MK yang tertuang dalam Nomor 46/VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan ini ternyata tidak semulus sebagaimana yang dikeluarkan oleh MK. Nyatanya keputusan ini banyak menuai kontroversi dari pemuka agama.

MK memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini terkait pengujian Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan Aisyah Mochtar (Machica Mochtar) dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Ketua MK Mahfud MD mengatakan MK telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) dari frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan" perlu memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas dan perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Pendapat Pemuka Agama
Melihat keputusan yang dikeluarkan oleh MK ternyata ditentang keras oleh pemuka agama. Baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan orgamisasi Islam lainnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa.

Fatwa MUI tersebut adalah anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Fatwa MUI tersebut jelas menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum.

Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya.

“Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris,‘ kata Ma‘ruf.

Respon Positif dari Pemerhati Anak
Namun, meski menuai kontroversi dari sejumlah pemuka agama, keputusan MK mengenai status hukum anak di luar nikah mendapat respon positif dari aktivis pemerhati anak. Dalam mendukung keputusan MK, aktivis pemerhati anak yang menamakan dirinya “Kelompok Pendukung Putusan MK" menyatakan sikapnya dalam menentang Fatwa MUI mengenai Kedudukan Anak Hasil Zinah.

Mereka meminta MUI meninjau kembali fatwanya serta melihat dan mendengarkan secara langsung nasib anak-anak Indonesia yang selama ini mendapatkan “hukuman" seumur hidupnya karena perbuatan orang tuanya. Kelompok Pendukung Putusan MK tersebut terdiri dari beberapa tokoh pemerhati anak seperti Dewan Penasihat Komisi Nasional (Komnas) Anak Seto Mulyadi dan Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Muhammad Ihsan.

Sikap ini dilakukan menanggapi pengeluaran fatwa MUI bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.

“Fatwa MUI ini menentang keputusan MK yang menyatakan anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum," kata Muhammad Ihsan.

Menurutnya, fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan apakah MUI sudah melakukan proses dialog dan melihat kondisi di lapangan mengenai dampak dari adanya keputusan MK. Hal itu karena banyak anak lahir di luar nikah saat ini kondisinya mengkhawatirkan karena tidak ada kepastian hukum serta jaminan perlindungan yang jelas.

“Tidak ada anak yang mau dilahirkan dari hasil perzinahan," kata dia.

Dewan Penasihat Komnas Anak, Seto Mulyadi, mengatakan anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci. Mereka saat dilahirkan tidak berdosa. Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang dan hidup layak. Hal tersebut juga sudah tertuang dalam Undang-undang perlindungan anak. dalam undang-undang tersebut setiap anak memiliki hak yang sama.

“Termasuk di antaranya memiliki akta kelahiran dengan mencantumkan nama bapaknya. Di dalam undang-undang disebutkan setiap anak berhak mengetahui siapa ayah dan ibunya," kata dia.

Meski ia mendukung keputusan MK tapi ia tidak mendukung jika keputusan MK disamaartikan dengan pelegalan perzinahan.

“Melindungi hak anak berbeda dengan mendukung perzinahan. Jika memang yang harus dihukum adalah orangtuanya yang berzina. Jangan menghukum seorang anak yang tidak berdosa," kata Seto. n vien

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana