pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 17 Februari 2012 halaman 5
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Memupus Problem Penyelenggaraan Haji
 | Jum'at, 17 Februari 2012
Nuswantoro

Indonesia menjadi negara yang memberangkatkan haji dalam jumlah terbesar di dunia. Ini karena Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak. Mereka yang berminat haji juga tidak menyurut dari tahun ke tahun, malah sebaliknya. Meski harus menunggu bertahun-tahun karena kebijakan kuota, kaum muslim di Indonesia rela mengantre lama dalam daftar tunggu. Pemerintah Arab Saudi sendiri menetapkan kuota haji Indonesia pertahun sekitar 220.000 orang. Namun peminatnya jauh lebih banyak dari angka itu.

Sebagai gambaran, calon jamaah haji asal Jawa Tengah jika mendaftar sekarang maka baru akan berangkat haji pada tahun 2021 atau sembilan tahun kemudian. Jumlah mereka yang telah mendaftar untuk pemberangkatan tahun itu telah mencapai 200 ribu orang. Padahal kuota untuk Jawa Tengah pada tahun 2011 hanya 29.650.

Untuk Banten, calon jamaah haji harus rela menunggu hingga tahun 2017. Palembang daftar tunggu haji hingga 2020. Sementara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daftar tunggu calon jamaah haji hingga 2022. Artinya calon jamaah haji yang berasal dari Yogyakarta, jika mendaftar tahun ini maka baru sepuluh tahun lagi akan berangkat.

Jumlah yang besar, baik dari segi jumlah peminat maupun dana yang dikelola tentulah menjadi persoalan tersendiri. Dari tahun ke tahun, Kementerian Agama yang “memonopoli‘ penyelenggaraan haji bertekad memperbaiki pelayanan demi kenyamanan dan kekhusyukan beribadah para jamaah. Namun tak urung, selalu timbul masalah yang lalu mendapat sorotan publik.

Penyelenggaraan haji hingga kini ditengarai masih rawan praktik korupsi. Sebuah lembaga Swadaya Masyarakat bernama Tjahaja Nurani Bangsa (TNB) misalnya, menganggap pengelolaan ibadah haji belum transparan dan profesional.

Koordinator TNB Gugus Elmo Ra`is, sebagaimana dikutip Antara mengatakan, kerawanan praktik korupsi bisa terjadi pada biaya transportasi terutama transportasi udara, hingga biaya pemondokan dan katering selama berada di Arab Saudi.

Ia mencontohkan, biaya transportasi seorang jamaah haji sekitar 1.550 dolar AS tapi ada jamaah haji yang membayar hingga 2.200 dolar AS. Kemudian soal pemondokan, menurut dia, dipungut biaya yang sama, padahal tidak semua jamaah haji Indonesia pemondokannya berada pada ring satu tapi ada juga yang di ring dua. Demikian juga soal daftar tunggu calon jamaah haji, menurut dia, jika ada jamaah haji yang gagal berangkat karena alasan kesehatan atau lainnya, belum tentu diisi oleh calon jamaah haji pada nomor urut berikutnya.

"Bisa diisi oleh jamaah haji yang nomor urutnya jauh berada di bawah, dengan membayar sejumlah uang tertentu," katanya.

Ia pun membandingkan biaya penyenggaraan ibadah haji (BPIH) antara Indonesia dan Malaysia yang jaraknya relatif sama ke Arab Saudi, tapi biayanya lebih murah dari Indonesia.

Pembentukan Badan Haji

Saat ini tengah bergulir usulan pembentukan badan khusus yang menangani penyelenggaraan ibadah haji. Jika usulan ini disepakati, maka Kemenag hanya berfungsi sebagai pengawas saja dan bukan seperti sekarang yang juga menjadi penyelenggara, dan pembuat aturan. Sehingga diharapkan nantinya kemenag fokus pada pembinaan umat.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding. Menurutnya, pembentukan badan khusus diharapkan menjadikan pengelolaan ibadah haji lebih profesional. Selama ini Kemenag menjadi operator, regulator, dan evaluator penyelenggaraan ibadah haji. Padahal idealnya ada beban kerja yang terbagi antara pembuat aturan, pelaksana, dan pengawasan.

"Ke depannya, kami menginginkan adanya badan yang menangani penyelenggaraan ibadah haji. Badan ini bisa dua kemungkinan bentuknya, yakni badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenag atau langsung di bawah Presiden," katanya.

Sejumlah usulan perbaikan pun datang dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Bulan lalu mereka menyampaikan RUU Haji ke DPR. Mereka berpendapat UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu diperbaiki. IPHI menilai perlu adanya badan khusus menangani haji yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Aturan yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan haji selama ini merupakan perbaikan dari UU No.17/1999. Menurut Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama M. Abdul Ghofur Djawahir, perubahan landasan hukum penyelenggaraan ibadah Haji terkait dengan pembedaan yang jelas antara regulator (pemerintah) dengan operator (masyarakat), juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ibadah haji serta hak dan kewajiban para jamaah haji. Selain itu ada Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun diakui oleh Anggota Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa, calon anggota KPIH yang merupakan hasil pemilihan dan merupakan amanat UU No 13 tahun 2008, masih memiliki kelemahan. Saat ini sudah ada 9 orang calon anggota KPIH dan tengah menunggu persetujuan Presiden.

"Rata-rata calon anggota KPHI tidak memahami keruwetan masalah penyelenggaraan haji selama ini. Betapa misalnya jamaah banyak dibebani pungutan liar sejak awal sampai kesembronoan pelayanan saat berada di tanah suci," kata Ledia.

Terbayang, jika anggota komisi pengawas haji tidak mengetahui benar persoalan penyelenggara haji maka perbaikan penyelengaraan haji bisa jadi baru berhenti pada tekad. Sementara citra sarang praktik korupsi yang lekat di Kemenag masih butuh tindakan nyata untuk menghapuskannya. N nus/ant

close

Sampai kini keluhan atas pelayanan haji masih terdengar.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana