pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 08 Januari 2013 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Mimpi Buruk Perda CSR
 | Selasa, 08 Januari 2013
Dionisius Bambang Arinto

Permen ESDM No 22 Tahun 2008 dan PP No 79 Tahun 2010 mensyaratkan program pengembangan masyarakat harus non cost recovery. Keinginan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas: sekarang SKPS Migas) untuk memasukkan kembali Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai cost recovery menuai protes banyak kalangan.

Publik menilai bahwa keinginan BP Migas (SKPS Migas) bisa menyebabkan keuntungan negara berkurang untuk menanggung biaya demi kepentingan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor hulu migas. Namun, BP Migas (SKPS Migas) beranggapan bahwa menurunnya dana CSR karena berlakunya Permen ESDM No 22 Tahun 2008, menyebabkan semakin meningginya konflik antara KKKS dengan masyarakat.

Maksud utama dari BP Migas mengajukan revisi Permen No 22 Tahun 2008 adalah adanya keinginan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan ISO 26000. Namun, pemahaman terhadap CSR ternyata sangat beragam dan sebagian besar merujuk kepada UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kedua UU itu yang dilanjutkan dengan PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Aturan ini menegaskan kewajiban dan sanksi yang dikenakan jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab.

Rupanya, isu CSR ini kemudian dengan sigap ditangkap oleh beberapa pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menerbitkan Perda CSR. Dalam sekejap kalangan usaha bingung setengah mati memaknai tanggung jawab yang bersifat kesukarelaan, berubah menjadi kewajiban yang bersifat keharusan dan dikenai sanksi jika tidak melaksanakannya. "Ini menjadi mimpi buruk bagi kalangan pengusaha," kata Ahmad Syakhrosa, mantan Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas.

Mantan Kasubdit di Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas, Ryan B Wurjantoro menilai bahwa munculnya perda-perda CSR jelas melenceng dari hakikat CSR itu sendiri. Pada prinsipnya, kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, dan harusnya organisasi atau perusahaan hanya membantu. "Namun sudah bersedia membantu, ternyata organisasi atau perusahaan masih dibebani. Bayangkan saja, dalam draf perda, angkanya sudah ditentukan," ungkapnya.

Selain itu, semangat pembangunan yang berkelanjutan juga hilang karena (pemda) meminta untuk mendapatkan dana itu. Sehingga, inilah salah satu alasan mengapa CSR tak berjalan optimal. Padahal yang namanya pembangunan berkelanjutan, harusnya bisa sampai 50 tahun ke depan. Adapun bicara CSR untuk membantu masyarakat saat ini juga. "Maka yang perlu dilakukan adalah terus-menerus memberitahukan kepada pemda-pemda sebenarnya konsep CSR itu seperti apa agar mereka tak lagi salah memahaminya," katanya.

Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Mas Achmad Daniri sependapat bahwa tiap pemangku kepentingan memahami lebih dulu apa itu CSR. Di sisi lain, dia menyebutkan, ada lima prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Adapun outcome GCG utamanya terkait manifestasi pelaksanaan governance. Mulai dari governance commitment dan dilaksanakan melalui governance structure dan governance process secara terintegrasi akan menciptakan kesinambungan usaha; efisiensi dalam mengelola bank; kemanfaatan bagi masyarakat dan perekonomian nasional; ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; perlindungan kepentingan dan kebutuhan konsumen; tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL); self assessment yang obyektif mengenai kondisi penerapan GCG; penilaian GCG yang baik dari otoritas dan pihak lain. Dion B Arinto

close
Jakarta

APA yang terjadi di Desa Paret, adalah cermin pecah tata pertambangan kita. Best practice mining tak dipahami, kepentingan politik (dan kepentingan lain di sebaliknya) mendominasi.

BKPM mencatat dalam tiga tahun terakhir banyak realisasi investasi ke Indonesia.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana