pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 28 September 2012 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Laporan Pertanggungjawaban APBD Secara Online
Jakarta | Jum'at, 28 September 2012
Aliyudin Sofyan

Guna menjamin keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong daerah melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara online melalui website pemerintah daerah (pemda).

"Itu sudah ada instruksi menterinya, baru coba kita mulai tahun ini," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A Temenggung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/9).

Pelaporan pelaksanaan APBD secara online ini, lanjut Yuswandi A Temenggung, bagian dari upaya melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik. Beberapa pemerintah provinsi memang telah mulai mencantumkan pelaksanaan APBD-nya dalam situs resmi mereka.

"Namun, diharapkan pelaporan APBD secara online ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi saja, tapi hingga kabupaten/kota," katanya.

Kemendagri juga mendorong pemerintah provinsi untuk menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan APBD secara tepat waktu kepada Pemerintah untuk dievaluasi. Saat ini, tercatat sekitar delapan provinsi yang belum menyerahkan laporan pelaksanaan APBD Tahun 2011 kepada Mendagri. Masing-masing, Provinsi Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Papua, Papua Barat, NAD, Maluku, Maluku Utara, dan Lampung.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farchan menyambut positif upaya pemerintah tersebut.

"Instruksi ini cukup tepat, dan tentu sebaiknya tidak hanya laporan keuangan saja. Kemendagri juga harus dapat memberikan contoh kepada daerah, misal dengan mencantumkan laporan keuangan setiap tahunnya secara online di website Kemendagri," ujarnya. n Arjuna Al Ichsan

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana