pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 18 September 2012 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Jaminan Fidusia
Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah per Tahun
Jakarta | Selasa, 18 September 2012
Aliyudin Sofyan

Pemerintah menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah per tahun akibat banyak perusahaan pembiayaan (multifinance) yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Hal itu dikemukakan Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Haris di sela-sela Seminar Perlindungan Fidusia dalam Rangka Optimalisasi PNBP di Jakarta, Senin (17/9).

"Badan Pemeriksa Keuangan bahkan pernah menghitung kerugian negara hingga Rp300 miliar per tahun akibat multifinance yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya," kata Freddy.

Freddy mengatakan, berdasarkan laporan seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham tahun 2011 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari fidusia baru sekitar Rp60 miliar. Padahal, berdasarkan hasil audit PNBP yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk Provinsi DKI Jakarta saja PNBP dari sektor ini mencapai Rp90 miliar.

"Itu berarti kalau audit tersebut dilakukan terhadap semua provinsi di Indonesia, jumlah uang negara (PNBP, Red) yang hilang bisa lebih besar lagi," ujarnya.

Menurut Freddy, banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jaminan fidusia sehingga tidak tahu adanya perlindungan atas hak mereka berupa sertifikat pendaftaran jaminan fidusia. Padahal masyarakat sudah membayarkan biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut melalui lembaga pembiayaan (multifinance).

"Selain itu, UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga belum mengatur dengan jelas batas waktu pendaftaran fidusia," kata Freddy.

Pada 7 Agustus 2012, Kementerian Keuangan sebetulnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan multifinance untuk mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari setelah transaksi pembiayaan dilakukan. PMK tersebut mengatur hal-hal yang belum diatur sebelumnya di dalam UU Jaminan Fidusia. Regulator juga menyiapkan sejumlah sanksi bagi perusahaan multifinance yang tidak mengindahkan, yakni peringatan, pembekuan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Freddy menjelaskan, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan sistem pelaporan PNBP secara online. Sistem ini, selain waktu pelaporan hanya membutuhkan waktu satu hari, data PNBP juga menjadi terkontrol, transparan, dan akuntabel.

Pendaftaran jaminan fidusia sebenarnya sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Salah satu keuntungan bagi kreditur adalah adanya jaminan bahwa barang yang dikreditkannya itu tidak berpindah tangan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Sedangkan bagi debitur, mereka juga bisa terlindungi dari ulah oknum-oknum penagih atau debtcollector yang melakukan penyitaan barang dengan alasan menunggak pembayaran kredit.

"Contoh konkretnya, perusahaan pembiayaan atau debtcollector tidak bisa menyita barang dengan alasan menunggak pembayaran, bila si debitur telah mencicilnya lebih dari separuh jangka waktu kredit," kata Freddy. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana