pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 11 Mei 2012 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
UU Pencucian Uang Strategi Bongkar Korupsi
Jakarta | Jum'at, 11 Mei 2012
Aliyudin Sofyan

KEGAMANGAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dalam kasus korupsi Angelina Sondakh dinilai tidak wajar. Padahal, UU tindak pencucian uang bisa dijadikan strategi awal untuk membongkar kasus korupsi.

"Dari praktik pencucian uang, bisa ditelusuri dari mana asalnya, kemudian bisa dilihat tindak kejahatan awalnya apa," ujar Yenti Ganarsih, Ahli Tindak Pencucian Uang Universitas Trisakti, di Jakarta, Kamis (10/5).

Ia mengatakan untuk kasus korupsi, pembuktian tindak pidana pencucian uang bisa dengan mudah dilakukan.

"Uang hasil kejahatannya kan sudah ada, tinggal diikuti saja alirannya darimana atau kemana, follow the money to track the crimes," ujarnya.

Dengan penelusuran tersebut, maka pelaku-pelaku kejahatan pidana korupsi bisa dijerat seluruhnya, dari yang paling kecil hingga "Bos Besar."

Ia menambahkan, secara teoritis, seseorang yang melakukan korupsi pasti akan memanfaatkan hasilnya dengan cara apa pun. Selain itu, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat mengikuti (follow up crimes). Sementara, kejahatan intinya adalah berbagai kejahatan yang menghasilkan uang.

Menurutnya, UU TPPU ini diterapkan untuk memperkuat UU No. 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Meskipun nanti perlu ada pembuktian, tapi dua kejahatan ini saling terkait," ujarnya.

KPK harusnya bisa fokus pada pelacakan bentuk transaksi mencurigakan yang dilakukan tersangka karena kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang melibatkan hasil kejahatan.

Diakui Yenti, pembuktian untuk kasus korupsi dan pencucian uang memang rumit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan.

"Sudah ada beberapa kasus besar yang terkait UU TPPU dan pelakunya pun sudah dihukum berat," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus korupsi Bank BNI yang melibatkan Adrian Woworuntu dan Dicky Iskandar Dinata serta kasus dana pensiun Bank Mandiri cabang Rawamangun.

"Dari kasus tersebut, ada yang dipenjara puluhan tahun bahkan seumur hidup," ujarnya.

Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chaerul Imam mengatakan, pembuktian kasus pidana pencucian uang memang tidak mudah. Pasalnya, modus operandi yang digunakan bermacam-macam.

"Dulu uangnya disimpan di berbagai macam bank, sekarang sudah lebih rumit. Modus operndi yang banyak digunakan adalah melalui perjudian atau membuat suatu perusahaan di luar negeri.

"Misal, uang hasil kejahatan dipakai untuk bangun perusahaan di Cayman Island, lalu nanti mereka melakukan kongsi dengan perusahaan Singapura," katanya.

ia juga menyayangkan masih banyak yang ragu menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat pelaku kejahatan, terutama KPK. Padahal PPATK sudah banyak memberikan data tentang pencucian uang ke KPK. n Asri Okina

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana