pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 22 Maret 2012 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Restrukturisasi Utang TPPI
DPR: Merugikan Negara Rp1,5 Triliun Pertahun
Jakarta | Kamis, 22 Maret 2012
Aliyudin Sofyan

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana menegaskan, penundaan dan perubahan isi klausul restrukturisasi (master restructuring agreement/MRA) TPPI dapat merugikan negara hingga sekitar Rp1,5 triliun pertahun. Penyataan Erik ini menguatkan pernyataan Anggota DPR Komisi VII DPR Achmad Rilyadi yang sebelumnya mendesak pemerintah untuk menghentikan proses restrukturisasi utang PT TPPI dengan alasan akan semakin merugikan negara.

Sebelumnya, rapat koordinasi bidang perekonomian pada 12 Maret 2012 memutuskan pelaksanaan restrukturisasi komprehensif MRA TPPI yang dijadwalkan berlaku efektif 12 Maret 2012 diundur 30 hari. Berdasarkan risalah rapat, terdapat penambahan sejumlah klausul antara lain terkait perizinan ekspor elpiji, serta pembelian mogas (premium RON 88) TPPI oleh pemerintah yang memakai harga MOPS ditambah Rp500 per liter sampai SPBU, termasuk penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU.

"Saat ini TPPI memiliki utang sebanyak Rp 17 triliun," kata Erik melalui siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, Rabu (21/3).

Dia menjelaskan rinciannya adalah utang ke perusahaan domestik mencapai Rp9,92 triliun, meliputi utang beserta bunga ke Pertamina sekitar Rp5-6 triliun atau US$589 juta, utang ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp3,26 triliun, dan utang ke BP Migas sekitar US$169 juta atau Rp1,66 triliun.

Menurut Erik, MRA ini dibutuhkan oleh TPPI untuk mencairkan dana pinjaman sebesar US$1 Miliar dari Deutsche Bank. Dana ini rencananya akan digunakan untuk membayar utang-utang tersebut di atas.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Hanura itu, pihaknya sudah menghitung nilai kerugian akibat pembelian mogas (premium RON 88) TPPI dengan memakai harga MOPS plus Rp500 per liter. Harga MOPS ditambah Rp500 per liter berarti lebih tinggi USD9.69 per barrel dibanding harga perolehan Petral (MOPS minus US$0.86).

Akibatnya, keputusan Rapat Menko ini dapat menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Dengan jangka waktu kontrak 10 tahun, maka total kerugian mencapai sekitar Rp15 triliun. "Pertamina rugi Rp700 Miliar per tahun," lanjut Erik.

Selain itu, Erik menambahkan, dalam sisi operasional, Pertamina juga dipastikan akan mengalami kerugian akibat penyimpanan dan pendistribusian 238,5 juta liter premium per bulan dari TPPI ini. Dalam keputusan Rapat Menko, fee yang diberikan kepada Pertamina cuma sebesar Rp163 per liter, sementara biaya penyimpanan dan pendistribusian produk premium (mogas) yang dikeluarkan Pertamina selama ini adalah Rp415 per liter alias merugi sebesar Rp252 per liter.

"Pertamina BUMN yang 100 persen milik negara itu akan merugi Rp721 miliar per tahun," pungkasnya. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana