pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 15 Maret 2012 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
PT AP II Diduga Merekayasa Tender JAATS-2
Jakarta | Kamis, 15 Maret 2012
Aliyudin Sofyan

Direktur Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN RI) Jonathan menduga PT Angkasa Pura (AP) II bersekongkol dan merekayasa tender pengadaan Jakarta Aitomated Air Traffic System-2 (JAATS-2) di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu, LPPN RI mendesak DPR dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi rencana tender senilai Rp472 miliar tersebut.

"Semua instansi terkait, mulai dari Komisi V DPR, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Red), dan KPPU, harus memantau atau bahkan membatalkan tender tersebut karena diduga ada persekongkolan antara PT Angkasa Pura II dan salah satu perusahaan," kata Jonathan melalui siaran pers yang diterima Jurnal Nasional di Jakarta, kemarin (14/3).

Menurut Jonathan, pihaknya sudah melaporkan dugaan tersebut kepada KPPU. Ia menduga tender hanya rekayasa dan terjadi persekongkolan antara PT AP II dan perusahaan tertentu yang mengageni perusahaan asing.

"Surat LPPN-RI kepada KPPU dan KPK menyampaikan bahwa PT Angkasa Pura II terindikasi telah merekayasa lelang pengadaan barang pengadaan dan pemasangan JAATS-2," ujarnya.

Ia juga menegaskan, pelaksanaan tender itu harus dibatalkan, sebab sudah terindikasi akan memenangkan salah satu perusahaan. Menurut Jonathan, surat yang dikeluarkan panitia tender PT AP II tentang Persyaratan Prakualifikasi sengaja dibuat sedemikian rupa, sehingga hanya akan meloloskan salah satu perusahaan. Jadi, kata dia, sudah bisa diduga perusahaan mana yang menjadi pemenang.

Selain itu, dia menilai, PT AP II telah melakukan pelanggaran Keppres 80 dan UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jonathan juga mempertanyakan, dalam salah satu syarat tender, perusaahaan peserta diwajibkan memenuhi persyaratan capability maturity model integration (CMMI) atau ISO 15504 untuk sistem perangkat lunak.

"ISO 15504 bukan merupakan suatu kewajiban. Yang penting, perusahaan yang mengikuti tender harus memenuhi aturan ICAO. Jadi, persyaratan tersebut sangat tidak relevan dan merugikan perusahaan," ujarnya.

Seperti diberitakan kantor berita Antara, Direktur Operasional AP II Salahuddin Raffi, mengatakan, dalam tender itu yang dibolehkan ikut adalah perusahaan teknik berbadan hukum Indonesia. Perusahaan itu juga harus mampu menggandeng produsen radar penerbangan asing terkemuka. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana