pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 14 Februari 2012 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
PK Antasari Azhar Ditolak
Jakarta | Selasa, 14 Februari 2012
Aliyudin Sofyan

MAHKAMAH Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar atas perkara pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Putusan diambil oleh lima majelis hakim tanpa dissenting opinion (perbedaan pendapat).

"Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon/terpidana Antasari Azhar dan menetapkan pemohon membayar biaya perkara setingkat PK sebesar Rp2.500," kata Hakim Agung Suhadi dalam konferensi pers di gedung MA, Jakarta, Senin (13/2).

Putusan yang dihasilkan dalam rapat permusyawaratan majelis PK diketuai Harifin A Tumpa, dengan anggota Djoko Sarwoko, Komariah E Sapardjaja, Imron Nawawi dan Hatta Ali, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari ini.

"Putusan ini tidak Ada dissenting opinion, semua bulat," kata Suhadi.

Meski mengumumkan hasil putusan PK tersebut, Suhadi tidak merinci pertimbangan hukum yang diambil majelis. Suhadi mengatakan MA akan menyusun putusan secara lengkap dua hingga tiga hari ke depan.

Djoko Sarwoko mengatakan, keputusan penolakan permohonan PK karena pihaknya tidak menemukan kesalahan majelis hakim pada tingkat pertama maupun banding dalam proses persidangan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

"Berdasarkan pemeriksaan di tingkat PK, tidak ada kesalahan nyata dari putusan judex factie dan judex jurist dan tidak ada novum yang mampu membatalkan keterbuktian perbuatan terpidana," kata Djoko Sarwoko.

Ketua Muda Pidana Khusus MA itu juga menambahkan, selain dirinya, empat orang majelis hakim PK secara bulat berpendapat bahwa tidak ada kesalahan nyata dari putusan hakim tersebut. "Ya intinya dua hal sesuai dengan alasan PK yaitu, adanya novum dan adanya kesalahan nyata dari hakim tersebut, tapi majelis tidak melihat kesalahannya," kata Djoko.

Antasari Azhar kini mendekam di Lapas Tangerang, Banten setelah divonis 18 tahun karena terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Menanggapi putusan ini, salah satu kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail menyatakan, pihaknya menghormati putusan majelis PK.

"Secara hukum ini memang sudah habis. Kalau mau nekat PK di atas PK bisa saja, tapi kami tak bisa merusak tatanan hukum," kata Magdir seperti dikutip Antara.

Pakar hukum tata negara Jimly Ashiddiqqie mengaku kecewa atas penolakan MA atas PK perkara Antasari Azhar. Meskipun demikian, Jimly menghormati putusan tersebut.

"Saya ikut kecewa terhadap putusan MA yang menolak PK. Tetapi kalau sudah diputus demikian, tidak ada pilihan lain kecuali menghormati sebab membangun tradisi menghormati putusan pengadilan sama penting dengan keadilan itu sendiri," kata Jimly.

Jimly mengatakan, kasus peradilan Antasari Azhar secara teknis hukumnya menyesatkan sejak awal dan merugikan pihak Antasari. "Karena sesatnya sudah sejak awal, maka sulit untuk diperbaiki di ujung dengan mengharapkan permohonan PK dikabulkan. Sebaiknya terima saja putusan itu dan bertawakal kepada Allah sambil berharap ada perkembangan lain di kemudian hari," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengkritik tidak adanya pertimbangan hukum yang diberikan oleh MA atas hasil putusan penolakan PK Antasari. Kebijakan pengumuman putusan PK tanpa penjelasan hukumnya dinilai sebagai bentuk peradilan buruk yang tidak transparan.

"Saya sudah memulai tradisi bahwa setiap putusan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut lengkap tertulis dan ditandatangani oleh majelis hakim yang memutuskan. Naskahnya juga harus dibagikan pada peserta sidang dan itu sejak tahun 2004 sejak dimulai di MK," kata Jimly.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Antasari mengajukan PK dengan membawa lima bukti baru atau novum berupa pesan singkat berisi ancaman terhadap Nasrudin yang tidak pernah ditunjukkan dalam sidang. Uang tunai sebesar Rp500 juta yang juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Perbedaan barang bukti senjata api dan proyektil peluru dengan keterangan ahli forensik. Dan baju Nasrudin saat penembakan yang hingga kini tidak jelas keberadaannya.

MA sebelumnya telah menolak kasasi Antasari Azhar, sehingga tetap dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena dinilai sah dan menganjurkan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen. n Musdalifah Fachri

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana