pencarian berita:
Jurnal Nasional - Senin, 07 November 2011 halaman 4
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Sengketa Lahan
Warga Minta TNI AU Cabut Pemblokiran
Bogor  | Senin, 07 November 2011
Yanuar Jatnika

TNI AU diharapkan segera mencabut pemblokiran lahan seluas 1.000 hektare di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dan mengakui, bahwa hak TNI AU di desa tersebut hanya seluas 36 hektare.

Masyarakat Desa Sukamulya juga berharap agar Kementerian Keuangan menghapus data lahan Dari diharapkan mencabut pemblokiran tersebut sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memproses hak warga sehingga memperoleh sertifikat tanah.

Keinginan masyarakat tersebut diungkapkan Subandi, Ketua Paguyuban Masyarakat Rumpin melalui keterangan tertulis yang disampaikan pada Jurnal Nasional, Minggu, (6/11).

Keinginan warga Sukamulya tersebut menyusul sengketa lahan seluas 1.000 hektare antara Pangkalan Udara Atang Senjaya milik TNI AU dan warga sejak tahun 1960. Puncak sengketa terjadi pada Januari 2007 lalu, yakni pemblokiran dan pengusuran tanah warga oleh TNI AU sehingga pecah bentrokan antara warga dengan pihak TNI AU yang menyebabkan tiga warga kena tembak dan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka.

Saat itu warga menolak kedatangan alat berat yang dibawa aparat TNI AU di atas lahan sawah mereka. Sengketa itu bersumber pada klaim TNI AU atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) tahun 1950.

Camat Rumpin, Pandji Ksyatriadi mempertanyakan klaim TNI AU tersebut. Menurut Pandji, SK KSAP 1950 tersebut tidak secara tegas mengatur soal hak TNI AURI hingga mencapai 1000 hektare. "SK tersebut, secara tersirat menyebutkan, lapangan terbang, bangunan dan alat-alat yang berada di lokasi lapangan menjadi milik TNI AU, tidak menyebutkan luasnya lahan, " katanya di Rumpin, Bogor, Minggu.

Bahkan, lanjut Pandji, sejalan dengan SK KSAP tersebut, SK Menteri Agraria Tahun 1960 menegaskan luas tanah yang diperlukan oleh TNI AU seluas 36,6 hektare. SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1984 juga memperkuat SK Menteri Agraria tersebut. "Bukti-bukti yuridis tersebut secara konsisiten menunjukkan bahwa memang benar ada hak TNI AURI di Desa Sukamulya, akan tetapi luasnya hanya 36,6 hektare, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan hak atas tanah AURI hingga mencapai 1.000 hektare," jelas Pandji.

Dikatakan Pandji, klaim TNI AU tersebut, membuat masyarakat Desa Sukamulya dirugikan dalam pembuatan sertifikat tanah, karena pihak BPN tidak bisa memproses Sertifikat tanahnya. Pada Mei 2011 lalu, ribuan warga Sukamulya melakukan unjuk rasa dan mengadukan masalahnya ke Komisi II DPR RI agar DPR dapat memfasilitasi permasalahan tersebut dengan pihak Pemerintah. Sebelumnya, unjuk rasa juga dilakukan warga di kantor BPN Bogor.

"Perlu adanya langkah konkret dari pemerintah pusat karena tanah tersebut sudah masuk dalam daftar kekayaan milik negara, yaitu antara masyarakat dan pemerintah pusat duduk bersama untuk memusyawarahkan hal ini, supaya tidak timbul keresahan masyarakat Desa Sukamulya," ujar Pandji.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana