pencarian berita:
Jurnal Nasional - Minggu, 18 November 2012 halaman 3
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Deklarasi HAM ASEAN Ditandatangani
Phnom Penh  | Minggu, 18 November 2012
Friederich Batari

ASEAN Human Rigths Declaration atau Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN adalah salah satu rekomendasi yang diajukan kepada para kepala negara ASEAN untuk ditandatangani selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21 tanggal 18-21 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (17/11) malam.

“Memang masih ada pembahasan yang masih kompleks mengenai masalah ini. Tapi atas usul Indonesia maka ditegaskan bahwa dalam melaksanakan deklarasi ini (Deklarasi HAM ASEAN, Red) ASEAN akan mematuhi dan akan ditandatangani oleh kepala negara,‘ kata Marty Natalegawa.

Marty menjelaskan dokumen ini sangat penting karena secara lugas mengidentifikasi berbagai elemen-elemen HAM di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan sebagian dari elemen ini lebih maju dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Deklarasi HAM ASEAN merupakan salah satu rekomendai Rapat ke-8 ASEAN Political-Security Community (APSC) Council di Phnom Penh, Sabtu (17/11) di bawah kepemimpinan HE Mr HOR Namhong, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Kamboja.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri APSC dari Negara Anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Pertemuan menggarisbawahi kemajuan dan perkembangan penting di spektrum yang luas dari badan-badan ASEAN sektoral di bawah lingkup Cetak Biru APSC sejak Pertemuan 7 Dewan APSC pada tanggal 2 April 2012, di Phnom Penh, Kamboja.

Pertemuan tersebut juga dibahas tentang bagaimana ASEAN akan terus lebih mempercepat pelaksanaan bidang prioritas di bawah Blueprint APSC, yang akan berkontribusi untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia pada umumnya, sehingga memberikan kontribusi bagi upaya pembangunan Komunitas ASEAN.

Friederich Batari

close
Jakarta

Mahfud menilai BP Migas dibubarkan karena tidak mendukung tujuan negara yaitu mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana