pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 23 Oktober 2012 halaman 3
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Aturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Direvisi
Jakarta | Selasa, 23 Oktober 2012
Aliyudin Sofyan

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan perubahan (revisi) sejumlah aturan terkait jabatan wakil kepala daerah dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ke depan, tidak semua daerah memiliki wakil kepala daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan selain didasarkan pada jumlah penduduk, pengisian jabatan kepala daerah ke depan tidak lagi dipilih satu paket dengan kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), melainkan diusulkan oleh kepala daerah terpilih setelah dilantik menjadi kepala daerah defenitif.

"Wakil kepala daerah yang diusulkan itu nantinya juga tidak boleh berasal dari partai politik (parpol), tapi dari kalangan PNS yang ada di daerah tersebut untuk menghindari adanya kepentingan partai saat wakil kepala daerah menjabat," kata Djohermansyah Djohan di Jakarta, Senin (22/10). n Arjuna

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana