pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 15 Mei 2012 halaman 3
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pengesahan RUU ASN Tak Perlu Tergesa-gesa
Jakarta | Selasa, 15 Mei 2012
Aliyudin Sofyan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai payung hukum profesi PNS tak perlu disahkan dengan tergesa-gesa. Pasalnya, masih banyak pasal krusial yang perlu pengkajian dan masukan dari berbagai stakeholder.

"RUU ini kita tidak perlu terburu-buru selesaikan, tapi perlu dilihat secara integral, jangan sampai setelah disahkan kemudian menyesal karena ada hal-hal yang di luar pertimbangan," kata Gamawan Fauzi saat menyampaikan pidato kunci dalam Lokakarya Nasional tentang RUU ASN yang diselenggarakan Korpri bekerja sama dengan Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta, Senin (14/5).

Gamawan Fauzi mengatakan niat Komisi II DPR dalam menginisiasi pembentukan RUU ASN sesungguhnya baik, yakni demi penyempurnaan sistem manajemen PNS yang telah ada. Namun, di sisi lain, niat Komisi II DPR tersebut telah memunculkan kegalauan di kalangan PNS sendiri terkait sejumlah pasal yang diatur dalam RUU tersebut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni mengatakan RUU ASN yang diinisiasi Komisi II DPR telah memunculkan kegalauan bagi PNS di pusat maupun daerah. Terutama, terkait keberadaan Komisi ASN yang berwenang memproses pengisian jabatan eselon I di pemerintahan yang keanggotannya ada yang berasal dari kalangan non-PNS yang dikhawatirkan membuka peluang politisasi PNS.

Di sisi lain, para PNS juga galau dengan wacana penghapusan eselon III dan IV yang dinilai bakal melemahkan fungsi rentang kendali serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah. Posisi Korpri sebagai lembaga yang menaungi profesi PNS yang nantinya disebut Koorps ASN juga perlu dikaji lebih jauh, apakah akan ditempatkan di dalam kedinasan atau di luar kedinasan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR, Taufiq Effendi mengatakan kehadiran RUU ASN merupakan bagian dari paket UU Reformasi Birokrasi. Pada prinsipnya, Komisi II DPR terbuka untuk menerima berbagai masukan dari pihak-pihak terkait, termasuk Korpri demi penyempurnaan naskah RUU ASN. n Arjuna Al Ichsan

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana