pencarian berita:
Jurnal Nasional - Senin, 14 Januari 2013 halaman 2
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Segera Tetapkan Aturan Kampanye Pemilu 2014
Jakarta | Senin, 14 Januari 2013
Aliyudin Sofyan

Komite Nasional Pemilih Indonesia (TePI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menetapkan peraturan kampanye Pemilu 2014. Pasalnya, hingga saat ini, peraturan tersebut belum ditetapkan oleh KPU. Padahal, terhitung tiga hari pasca penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu oleh KPU, parpol sudah bisa berkampanye.

"Kami mendesak Dewan Pers, KPI bersama KPU segera mengeluarkan aturan tentang kampanye dan iklan di media massa," kata Koordinator Nasional TePI Jeirry Sumampouw kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/1).

Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, masa kampanye berlangsung tiga hari setelah penetapan parpol peserta Pemilu. Dan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2012 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2014, telah diatur bahwa kampanye dimulai sejak 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014. Sehingga, saat ini tahapan Pemilu 2014 sudah memasuki masa kampanye.

"Memang masa kampanye untuk Pemilu sekarang berlangsung lebih panjang dan di dalamnya nanti akan ada 21 hari masa kampanye khusus untuk partai bertatap muka secara langsung dengan rakyat," kata Jeirry Sumampouw.

Agar masa kampanye berlangsung tertib dan benar-benar memberikan pendidikan politik yang efektif kepada pemilih, kata Jeirry Sumampouw, maka perlu segera ditetapkannya Peraturan KPU tentang kampanye tersebut. Seluruh parpol peserta Pemilu juga diharapkan melaksanakan kampanye secara baik, jujur dan bertanggungjawab. Tidak diskriminatif terhadap parpol lain, mengedepankan program-program yang lebih konkrit kepada rakyat, serta tidak sekedar mengumbar janji-janji kosong dan upaya pencitraan belaka.

Saat ini, lanjut Jeirry Sumampouw, sejumlah parpol sudah mulai memanfaatkan iklan di media massa sebagai bagian dari kampanye mereka. Sementara, kampanye dan iklan di media massa berpotensi melanggar karena adanya beberapa media yang secara langsung sudah berafisiliasi dengan parpol tertentu. Oleh karena itu, pengaturan dan sanksi terhadap kampanye dan iklan di media massa ini pun sangat dibutuhkan saat ini.

"Kami juga meminta KPU agar menjadi penyelenggara yang adil dan tak memihak kepada parpol tertentu dalam menjadi wasit dalam proses kampanye ini. Sehingga kita berharap Pemilu 2014 bisa menjadi pemilu yang bersih dan adil mampu mendorong, serta menjadi jembatan bagi upaya bangsa ini untuk memperkuat substansi demokrasi," ujarnya. n Arjuna Al Ichsan

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana