pencarian berita:
Jurnal Nasional - Rabu, 14 Maret 2012 halaman 2
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Uji Materi UU Penyiaran

Saksi Ahli: IPP Dilarang Dipindahtangankan
Jakarta  | Rabu, 14 Maret 2012
Musdalifah Fachri




Penolakan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kembali disuarakan di sidang uji materi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa (13/3).

Seperti saksi-saksi di persidangan sebelumnya, tiga saksi ahli yang dihadirkan kali ini, secara lantang juga berpendapat bahwa pemindahtanganan izin penyelenggara siaran atau frekuensi ke pihak lain melanggar hukum.

Pemilik industri penyiaran yang melanggar bisa dipidana dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Menurut mereka, sanksi hukum yang tegas mendesak perlu diberlakukan guna menjaga demokratisasi penyiaran, yang hanya bisa terwujud melalui diversity of content (keberagaman isi) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan).

Tiga saksi ahli yang dihadirkan adalah pakar komunikasi UI Effendy Gazali dari pihak MK, Santi Indrastuti yang dihadirkan LSPP dan Muzakir, yang mewakili pemerintah.

Effendy Gazali, mengawali kesaksiannya, mengatakan, legal standing pemohon yang mengajukan uji materi UU Penyiaran adalah sah dan wajib dilakukan secara konsisten.

"Pemohon ingin kepastian hukum dalam konteks satu badan hukum untuk melawan fenomena kapitalistik terselubung atau alibaba, kepemilikan lintas negara, kecepatan teknologi, dan sebagainya," kata Effendy Gazali.

Dalam konteks ini, kata dia, apapun alasannya, izin penyelenggara penyiaran dilarang dipindahtangankan dengan cara apapun, entah itu dialihkan, dijual dalam badan apapun dan dalam tingkatan manapun.

"Jika izin penyiaran tidak bisa dilanjutkan (tidak bisa beroperasi lagi), maka dengan alasan apapun frekuensi itu harus dikembalikan ke negara," katanya.

Mengenai apakah sebuah badan hukum bisa memiliki lebih dari satu frekuensi, Effendy mengatakan, secara pribadi tidak boleh. "Karena roh UU Penyiaran adalah diversity of ownership," katanya.

Yang utama dari semuanya itu, kata dia, pemilik stasiun televisi harus jujur mengakui dari mana saham atau frekuensi itu berasal, jika dipindahtangankan harus dijelaskan ke publik dan dikembalikan ke KPI atau negara.

Saksi ahli lain Santi Indrastuti yang dihadirkan LSPP menegaskan, saat ini demokratisasi penyiaran di Tanah Air sudah sangat mengkhawatirkan.

Keberagaman isi dan kepemilikan belum terwujud karena kuatnya monopolistik terjadi di mana-mana.

"Padahal UU Penyiaran dengan tegas melindungi kepentingan-kepentingan publik, dan demokratisasi penyiaran, yang terwujud dalam keanekaragaman tayangan dan hindari monopolistik," katanya.

Santi dalam kesaksiannya sangat menekankan pentingnya demokratisasi penyiaran, yang hanya dapat terwujud dalam diversity of content dan diversity of ownership. Jika tidak, maka akan memunculkan kapitalisme baru.

Sementara saksi ahli yang dihadirkan pemerintah, Muzakir dalam paparannya mengatakan, Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 4 UU Penyiaran dengan tegas membatasi kepemilikan frekuensi dan dilarang dipindahtangankan.

Hal itu diperkuat dalam PP No 50 Tahun 2005 yang mengatur pembatasan kepemilikan frekuensi dan melarang pemindahtanganan.

"Esensinya adalah untuk mencegah monopoli dalam lembaga penyiaran. Jika dilanggar, akan dikenakan sansi pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 5 miliar," katanya.

Musdalifah Fachri/Antara

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana