pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 06 Maret 2012 halaman 2
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Gubernur Harus Rutin Lapor Presiden
Jakarta | Selasa, 06 Maret 2012
Arjuna Al Ichsan
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur perlu menyampaikan laporan rutin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah kepada Presiden. Upaya ini penting guna menguatkan sinergi pusat dan daerah. Sekaligus, agar pemerintah pusat dapat memantau intensif perkembangan yang terjadi di seluruh wilayah di Tanah Air.

"Secara normatif dan faktual, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, tentunya memiliki strategi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (5/3).

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum di daerah, kata Gamawan Fauzi, adalah faktor strategis dalam mendukung pencapaian kinerja pemerintahan yang ditetapkan secara nasional. Maka, berbagai tugas-tugas tersebut haruslah dilaksanakan secara efektif. Misalnya, tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

"Misalnya terjadi konflik komunal yang mengganggu stabilitas keamanan di daerah, kondisi ini tentu mengganggu, maka, harus dicegah bila terjadi," kata Gamawan Fauzi.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum yang didelegasikan kepada gubernur, kata Gamawan Fauzi, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran khusus untuk gubernur melalui alokasi dana dekonsentrasi. Anggaran ini diperuntukkan guna menunjang tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus untuk kegiatan yang sifatnya koordinatif, pembinaan, pengendalian, dan pelaporan.

"Maka, gubernur punya kewajiban melaporkan perkembangan tugas-tugas tersebut pada Presiden, harus rutin dilaporkan hasilnya ke Presiden," katanya.

Laporan rutin itu, kata Gamawan Fauzi, akan menjadi salah satu rujukan penting bagi Presiden dalam memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terutama, untuk menetapkan kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi pembangunan daerah ke depan dalam ruang lingkup penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Sebagai wakil pemerintah pusat, tambah Gamawan Fauzi, gubernur adalah jembatan penghubung daerah dengan pusat. Diharapkan, permasalahan yang muncul di tingkat kabupaten atau kota dapat diselesaikan di level pemerintah provinsi. Gubernur juga diharapkan secara intensif dapat mengikuti proses penyusunan rencana kerja pemerintah di daerah sekaligus menyesuaikannya dengan program pembangunan nasional.

"Misalnya, program penanggulangan kemiskinan di daerah harus sinergi dengan program nasional pemberdayaan masyarakat," kata Gamawan Fauzi.

Pada tahun, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp238,5 miliar dari APBN untuk pelaksanaan tugas-tugas penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Anggaran ini didistribusikan ke 33 provinsi. Melalui optimalisasi kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diharapkan sinergi pusat dan daerah ke depan menjadi lebih baik. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana