pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 30 September 2011 halaman 2
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Draf Final Revisi UU Pemda Tuntas
Jakarta | Jum'at, 30 September 2011
Arjuna Al Ichsan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan draf final RUU revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paling lambat 3 Oktober mendatang. Target waktu penyerahan draft RUU ini diharapkan tak melebihi batas waktu yang tercatat di Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai parameter kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam menyelesaikan revisi UU Pemerintahan Daerah pada 2011.

"3 Oktober kita usahakan serahkan ke Presiden, kalau tidak sampai 4 Oktober nanti, kita bisa kena semprit UKP4," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/9).

Gamawan mengatakan penyusunan draf final RUU revisi UU Pemerintahan Daerah hanya tinggal satu langkah lagi. Sejak siang hingga sore hari, seluruh jajaran direktur jenderal (dirjen) terkait masih melakukan pembahasan sejumlah pasal krusial demi menyempurnakan usulan RUU tersebut.

Salah satu pasal krusial yang masih dibahas terkait dengan penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk pemilihan gubernur (pilgub). Sejumlah pakar, bahkan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengusulkan sebaiknya pilgub ke depan cukup dilakukan pemilihan melalui DPRD.

"Seperti apa nantinya hasil akhirnya, keputusannya kami serahkan kepada Presiden," kata Gamawan.

Sebelumnya, kata Gamawan, Kemdagri juga berpandangan sama dengan Wantimpres bahwa sebaiknya pilgub dilakukan melalui DPRD. Setidaknya, ada tiga alasan yang mendasari pemikiran tersebut, yakni karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, artinya Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kedua, kewenangan Gubernur tidak seluas kewenangan Bupati dan Wali Kota. Dan, ketiga, pemilihan langsung Gubernur sangat mahal karena meliputi Kabupaten dan Kota di wilayah kerjanya.

Selain itu, dari evaluasi Kemdagri atas pelaksanaan pilgub selama ini, sering terjadi ketidakcocokan antara Gubernur terpilih dengan Wakil Gubernur terpilih pasca dilantik. Kondisi ini tentu berakibat pada kinerja aparat birokrasinya ke depan.

Arjuna Al Ichsan

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana