pencarian berita:
Jurnal Nasional - Kamis, 01 Agustus 2013 halaman 17
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Anggaran Terblokir Rp36 Triliun
Jakarta  | Kamis, 01 Agustus 2013
Wahyu Utomo

PELAKSANA tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengatakan total anggaran Kementerian/Lembaga yang masih terkena blokir dan belum dapat dicairkan hingga pertengahan 2013 mencapai Rp36 triliun. "Sampai Juli 2013 masih ada anggaran terblokir mencapai Rp36 triliun," kata di Jakarta, kemarin.

Askolani mengatakan keseluruhan anggaran terblokir tersebut berasal dari 60 Kementerian/Lembaga (K/L) karena dokumen pencairan yang belum lengkap, belum ada izin dari komisi terkait di DPR, proses register belum selesai, belum ada audit dan pagu belanja yang belum sesuai ketentuan.

"Kami telah undang semua K/L untuk klarifikasi dan komunikasi supaya mereka mempercepat kelengkapan dokumen kemudian persyaratan untuk menjadi DIPA agar dapat dicairkan, karena pemblokiran ini akibat masalah 'governance'," katanya.

Dari pertemuan yang sudah dilakukan tersebut, K/L yang anggarannya masih terblokir, sepakat bahwa sebanyak Rp24 triliun dapat segera dicairkan, setelah proses penyiapan dokumen pendukung dilakukan.

Sedangkan, anggaran sebesar Rp4,4 triliun akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu apakah dapat segera dicairkan atau tidak, sebanyak Rp1,4 triliun dipastikan tidak dapat terserap dan anggaran sebesar Rp6 triliun akan dilakukan penghematan.

"Kami akan terus memantau dan mengingatkan K/L untuk bisa mempercepat proses penyerapan anggaran di sisa tahun 2013 ini," kata Askolani.

Askolani menambahkan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran dan menghindari adanya anggaran terblokir pada 2014, K/L diharapkan segera menyiapkan dokumen dan membahas anggaran dengan komisi terkait di DPR.

"Setelah 17 Agustus, kami sarankan untuk segera membahas dengan komisi. Persetujuan komisi bisa selesai sampai dengan September. Ini penting, karena salah satu kenapa dibintangi itu karena persetujuan komisi belum ada," ujarnya.

Dengan demikian, Askolani mengharapkan proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cepat, sehingga pada awal Januari 2014 penyerapan belanja pemerintah dapat segera tercatat.

"Kalau perencanaan baik dan matang, kemudian lelang bisa dimulai, harapan kami di awal 2014 dengan anggaran diserahkan mulai Desember 2013, K/L bisa merealisasikan penyerapan dari awal, dan tidak tertunda-tunda lagi," ujarnya.

Menurut Askolani, Kemenkeu juga telah memperbaiki proses simplifikasi penyerapan anggaran untuk tahun-tahun mendatang, yaitu pengecekan dokumen Term of Reference (TOR) serta Rencana Anggaran Belanja (RAB) saat ini wajib dilakukan oleh K/L, tidak lagi oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

"Hasilnya tinggal bawa net bahwa ini sudah dicek. Kami tidak akan pernah lagi liat TOR dan RAB. Kami hanya lebih fokus apakah sudah ada persetujuan komisi, apakah anggaran kegiatan dan output nya sudah in line dengan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan," ujarnya.

close
Jakarta

Kemenkeu juga telah memperbaiki proses simplifikasi penyerapan anggaran

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana