pencarian berita:
Jurnal Nasional - Senin, 29 Juli 2013 halaman 16
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Program KJS Tak Sesuai Harapan
 | Senin, 29 Juli 2013
Ahmad Nurullah
Jakarta Jurnal Nasional

BELUM lama Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berjalan, muncul berbagai masalah dalam pelaksanaanya. Mulai dari perseteruan dengan DPRD DKI, polemik soal mekanisme kerja sama pembayaran dengan pihak rumah sakit, hingga soal salah cetak yang berbuntut pengembalian KJS oleh sejumlah warga DKI Jakarta.

Itulah sebabnya, Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) melakukan kajian dan penelitian atas pelaksanaan KJS sebagai kontrol kebijakan publik dalam bentuk survei pelaksanaan program KJS DKI Jakarta.

“Survei dilakukan untuk menggali pendapat masyarakat DKI terkait pelaksanaan program KJS, menilai efektivitas dan ketepatan sasaran KJS,‘ kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad, lewat release yang dikirimkan kepada Jurnal Nasional, Minggu (28/7).

Yasin mengungkapkan, survei dilakukan selama Juni 2013 dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan panduan kuesioner, serta wawancara melalui telepon dan SMS dengan melibatkan 500 responden. Responden adalah warga DKI Jakarta berusia minimal 17 tahun yang tersebar di lima wilayah di DKI Jakarta plus Kabupten Kepualaun Seribu.

Berdasarkan hasil survei LSIN, ungkap Yasin, saat responden disodori pertanyaan apakah setuju terhadap program KJS, hanya 8,8 persen responden menyatakan setuju. Alasan, program tersebut dinilai bagus, merakayat, dan membantu warga miskin. Namun, sebagian besar responden, 81,4 persen, menjawab setuju dengan syarat. Sebab, fakta, pelaksanaan program KJS dinilai masih ribet dan tidak sesuai harapan.

Hal itu menunjukkan, sebagian besar responden secara prinsip setuju dengan program KJS namun, menurut Yasin, masih mengeluhkan soal mekanisme pelaksanaannya. Publik setuju dengan KJS dengan syarat: pelaksanaannya harus tepat sasaran, yaitu mengutamakan warga miskin, ada perbaikan manajemen, pengawasan, serta kontrol yang kuat dalam pelaksanaannya.

Sementara responden yang menjawab tidak setuju justru lebih besar dibanding dengan yang setuju, yaitu 9,2 persen. Alasan, pelaksanaan KJS tidak adil, tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan berpotensi melahirkan korupsi. Bahkan, KJS dinilai bukan hal baru dan tidak berbeda dengan program jaminan kesehatan sebelumnya yang sudah berjalan seperti Jamkesda. Sisanya, 0,6 persen responden, menjawab tidak tahu.

Survei penerimaan publik terhadap KJS mengambil sampel sepenuhnya secara acak (probability sampling), menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan.

Tingkat kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sebesar kurang-lebih 3,1 persen. Supervisi dilakuan melalui dua cara, yaitu SMS/telepon dan penyebaran kuesioner langsung. n Ahmad Nurullah

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana