pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 09 Juli 2013 halaman 16
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Perda Miras Akan Direvisi
 | Selasa, 09 Juli 2013
Tangerang Jurnal Nasional

WALI Kota Tangerang Wahidin Halim mengatakan, pencabutan Kepres No 3 oleh MA tahun 1997 menunjukkan, Perda Miras No 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Miras yang diberlakukan di Kota Tangerang sejak tahun 2005 akan lebih diperkuat lagi. “Artinya, Perda tentang Larangan Miras tetap berlaku di Kota Tangerang,‘ kata Wahidin kepada Jurnal Nasional, Senin (8/7).

Dikatakan, keputusan MA mengabulkan pengujian atas keputusan Kepres tentang miras, berarti seluruh pemerintah daerah harus membuat perda pelarangan miras. Pemkot Tangerang sendiri telah memiliki Perda Miras sejak tahun 2005. Lagipula, pihak pemda dan DPRD akan kembali melakukan perubahan Perda Miras No 7 tahun 2005 itu.

Jika sebelumnya Perda Miras hanya melarang peredaran miras di warung-warung, ke depan Perda Miras akan melarang peredaran miras di hotel dan restoran. Jam operasi penjualan miras pun akan dikurangi. “Untuk itu, kita akan merevisi Perda Miras, karena perda itu diperkuat dengan Keppres. Kita akan menata ulang Perda Miras. Jadi, peredaran miras di restoran dan tempat hiburan yang dahulu boleh, sekarang tidak boleh,‘ kata Wahidin.

Beberapa waktu lalu, MA mengabulkan permohonan judicial review Keputusan Presiden No 3 tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol yang diajukan oleh Front Pembela Islam (FPI). Dengan dikabulkannya permohonan FPI tersebut, maka minuman keras selanjutnya diatur pemerintah daerah lewat Perda, bukan oleh pemerintah pusat. MA menyatakan, Keppres No 3
tahun 1997 tidak berlaku karena dasar hukum pembentukannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Anggota Komisi I bidang perizinan DPRD Kota Tangerang, Rahmat Hakim, mengatakan, polemik pemberlakukan Perda Miras di Kota Tangerang juga pernah akan dicabutnya oleh Kementerian Dalam Negeri, Januari 2012 lalu, karena bertentangan dengan Keppres Miras. Tetapi, pemerintah daerah dan DPRD mengharapkan perda tersebut tetap berlaku dan dipertimbangkan untuk tidak dicabut.

Sebab, perda tersebut mengatur maraknya peredaran miras dan mencegah maraknya tindak kriminalitas. “Perda Miras sudah sangat membantu masyarakat Tangerang. Sebelum ada Perda Miras, masyarakat di kampung-kampung ada yang sudah sangat kronis kecanduan miras,‘ kata Rahmat Hakim saat ditemui Jurnal Nasional, Senin (8/7).

Hanya saja, menurutnya, Perda Miras ini hanya mencakup larangan peredaran miras di warung-warung, belum menyentuh peredaran miras di tempat-tempat elite, seperti: hotel berbintang, tempat hiburan, mal, dan restoran. Namun, bukan berarti pemda dan DPRD membiarkan dan melegalkan peredaran miras di tempat-tempat itu. “Selama ini, hotel dan restoran yang menjual miras mengacu kepada undang-udang yang dikeluarkan Menteri Pariwisata. Perda Miras belum bisa menerobos sampai larangan peredaran miras di hotel dan tempat hiburan lain,‘ kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, DPRD Kota Tangerang sangat mengapresiasi putusan MA yang mencabut Keppres Tentang Miras. Dengan keputusan ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat mengubah Perda Miras untuk melarang peredaran hingga ke hotel dan tempat hiburan. Artinya, perda itu akan disempurnakan. “Pemerintah pusat tanggap dengan persoalan kemasyarakatan. Kita akan terus memperjuangkan Perda Miras ini untuk kepentingan masyarakat,‘ ujar Rahmat. n Sabaruddin

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana