pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 25 Oktober 2011 halaman 15
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Pengadaan 1.000 Kapal 30 GT Dievaluasi
Jakarta | Selasa, 25 Oktober 2011
Luther Kembaren

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mengevaluasi pengadaan 1.000 unit kapal berbobot di atas 30 gross ton (GT) karena dinilai tidak tepat sasaran. Operasional kapal bobot 30 GT menelan Rp35 miliar selama empat hari melaut.

"Saat ini kami diminta DPR mengevaluasi kapal-kapal berukuran 30 GT karena alasan ukuran tersebut terlalu besar bagi sebagian daerah. Untuk daerah-daerah di luar Jawa kapal berbobot 5-10 GT saja dinilai sudah cukup," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (24/10).

Dia mengemukakan evaluasi bantuan kapal akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah provinsi (Pemprov) sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dicontohkan, pada beberapa daerah dengan kedalaman laut 15 mil saja mudah mendapatkan ikan, sehingga ukuran kapal bantuan pun tidak perlu terlalu besar. Hal ini berbeda dengan sebagian besar perairan Jawa di mana ikan baru mudah didapat dengan kedalaman laut 30 mil.

Seperti diketahui, sengadaan 1.000 kapal nelayan berukuran 30 GT ini untuk memodernisasikan kapal ikan nasional guna mendorong produktivitas perikanan tangkap nasional yang cenderung rendah. Diharapkan, melalui bantuan tersebut, daya jelajah nelayan akan lebih besar dan kian memacu hasil tangkapan yang lebih banyak. Namun, banyak kalangan yang mempertanyakan efektivitas program tersebut karena berbagai alasan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik mengemukakan terdapat tiga kendala dalam program bantuan nelayan tersebut antara lain, menyangkut persoalan administrasi, teknis, dan pengawasan.

Persoalan administrasi menyangkut tidak adanya syarat administratif sebagai acuan untuk spesifikasi kapal, alokasi penempatan kapal dan syarat penerima kapal. Masalah teknis mencakup belum tersedianya kajian mendalam terkait lokasi-lokasi sasaran penempatan kapal dan alat tangkap yang tersedia di kapal sehingga alat tangkap yang ada tidak sesuai dengan karakter lokasi nelayan melaut. Minimnya pengawasan berpotensi terjadi penyimpangan implementasi program di lapangan karena tidak pernah dievaluasi.

Anggota komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai penyediaan kapal penangkap ikan lebih dari 30 GT untuk kelompok nelayan salah sasaran. "Operasional kapal jenis ini memerlukan biaya Rp30-Rp35 juta untuk empat hari melaut, ini berdasarkan analisis yang dirilis oleh Bank Indonesia. Tentu akan memberatkan nelayan kecil," katanya.

Penyediaan 125 unit kapal penangkap ikan yang akan dilakukan pemerintah sebesar 30 GT diperkirakan menelan anggaran hingga Rp200 miliar. Sedangkan penyediaan kapal 10-15 GT sebanyak 15 unit hanya memerlukan anggaran Rp11,25 miliar. "Sayang, kapal yang lebih sesuai untuk kebutuhan nelayan justru memiliki porsi yang sangat kecil. Ini akan memicu kekhawatiran penyimpangan usaha penyediaan kapal penuh akibat tidak optimal beroperasi," ujarnya.

Ma'mur mengatakan kapal yang berukuran besar sebaiknya dioperasikan oleh korporasi pemerintah di lingkungan BUMN. Anggaran yang tadinya dialokasikan untuk kapal 30 GT sebaiknya dikonversi untuk kapal di bawah 10-15 GT. n Listya Pratiwi

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana