Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DI Yogyakarta segera melakukan verifikasi berkas persyaratan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogykarta, yang telah diserahkan oleh perwakilan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualam, Senin (10/9).

Dua pembesar Keraton Yogyakarta yaitu KRT Jatiningrat dan KRT Pujaningrat menyerahkan ke Sekretariat Dewan DPRD DI Yogyakarta atas nama Penghageng Panitera Pura GBPH Joyokusumo. Sedangkan berkas Pura Pakualaman diserahkan oleh KPH Tjondrokusumo selaku Penghageng Kawedanan Ageng Kasentanaan Pura Pakualaman.

Ketua DPRD DI Yogyakarta Yoeke Indra Agung Laksana menyatakan Dewan akan segera melakukan verifikasi untuk selanjutnya bisa ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 21 September mendatang.

"Ketentuan ini sesuai dengan Undang Undang13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Disitu disebutkan bahwa dua hari sejak diundangkan, kami wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Keraton dan Pakualaman. Berkas persyaratan yang diberikan Keraton dan Pakualaman kepada kami harus dilampiri dengan surat pemberitahuan tersebut," kata Yoeke.

Saat penyerahan berkas,sejumlah elemen masyarakat pro keistimewaan DIY yang tergabung dalam Sekber Keistimewaan. seperti Ngeksigondo Kotagede, Garda Songsong Buwana, Srikandi Mataram, Forum Jogja Rembug, Gafatar, Sunda Wiwitan, Hudyana Yogyakarta dan lainnya turut mendampingi dan mengawal momentum bersejarah tersebut lengkap dengan atributnya.

Yang menarik, Sekretariat Dewan DPRD DI Yogyakarta juga menerima pengajuan berkas persyaratan dariPenguasa Puro Pakualaman tandingan Anglingkusumo. Berkas tersebutdiserahkan oleh Penghageng Reh Kasentanan Pura Pakualaman, KGPH Wijoyokusumo.

"Pansus DPRD DI Yogyakarta tidak akan lakukan verifikasi dari Anglingkusumo karena salah satu persyaratan yaitu adanya lampiran surat pemberitahuan DPRD yang telah dikirimkan pada 5 September tidak terpenuhi," kata salah satu staf Sekretariat DPRD.

Dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan terkait proses verifikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta, DPRD wajib memperhatikan amanat UU 13/2012. Amanat itu menyatakan bahwa penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diisi dari Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualaman yang bertahta.

Penegasan itu disampaikan terkait pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah jelas dan tinggal dijalankan. "Isi dari UU Keistimewaan DIY sudah sangat jelas. Jadi kalau sampai hasilnya lain, saya jadi tahu siapa anggota dewan yang tak menjalankan amanah UU Keistimewaan," kata Sultan HB X.