pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 21 Mei 2013 halaman 11
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Anak Berkebutuhan Khusus Minim Fasilitas
Jakarta  | Selasa, 21 Mei 2013
Vien Dimyati

ANAK memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi serta perlakuan salah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak-hak anak tidak boleh ada perbedaan. Semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) harus terpenuhi hak-haknya. Namun sayangnya, hingga saat ini perlindungan dan fasilitas untuk ABK minim. Demikian dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA), Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Senin, (20/5) di sela acara Seminar dan Pentas Seni Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Yayasan Dwituna Rawinala.

"Pengetahuan dan pemahaman orang tua, keluarga, dan masyarakat mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus adalah hal yang sangat penting dan perlu ditingkatkan. Perhatian yang baik terhadap ABK menumbuhkan ABK tumbuh secara optimal dan berkualitas, mandiri, berpartisipasi baik pada lingkungannya," kata Linda.

Sayangnya, perlindungan dan fasilitas ABK masih minim. Padahal, ABK juga memiliki hak atas pendidikan, kesejahteraan, aksesibilitas serta hak dalam berkehidupan. Menurut Linda untuk memenuhi hak-hak tersebut, negara telah banyak berbuat bagi anak-anak dengan keterbatasan/keluarbiasaan, yang dijabarkan dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan dan program-program untuk ABK.

"KPP-PA sendiri telah menerbitkan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10/2011. Kebijakan tersebut berfokus pada upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan ABK yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan berbagai lembaga masyarakat pemerhati anak ABK," katanya.

Pada 2012, KPP-PA telah menyusun Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping. Dengan disusunnya panduan tersebut, diharapkan para orang tua, keluarga dan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana sebaiknya menangani anak berkebutuhan khusus di rumah masing-masing sesuai minat, potensi, dan talenta anak-anak.

Dia berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menjadi wadah penyalur aspirasi yang dimiliki oleh ABK dan dapat membangun kesadaran dan meningkatkan pemahaman masyarakat, serta membangun komitmen, partisipasi, dan peran aktif semua pihak dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap ABK.

Seperti diketahui, berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah anak Indonesia lebih kurang 80 juta jiwa atau 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23/2002 disebutkan bahwa usia yang termasuk anak adalah 0-18 tahun. Menurut Linda, hal ini kurang tepat apabila diterapkan pada kelompok ABK, di mana usia kematangan jiwanya terkadang lebih muda dibandingkan usia biologisnya terutama pada kelompok anak dengan disabilitas intelektual. Namun, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak, hak-hak anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus dilindungi oleh negara.

"Anak dalam kondisi seperti apa pun mereka pada waktu dilahirkan, tetaplah mereka sebagai amanah yang harus dipenuhi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi maupun perlakuan salah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak-hak anak tidak boleh ada perbedaan. Semua anak termasuk ABK harus terpenuhi hak-haknya," katanya.

Linda berharap Seminar dan Pentas Seni ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan semua masyarakat tentang masalah, hambatan, dan tantangan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap ABK. "Sebaiknya tetap berupaya agar mereka mendapatkan apa-apa yang menjadi hak-haknya," kata Linda. n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana